BPD DIY Salurkan CSR di Kulonprogo, 15 Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki
Bank BPD DIY menyalurkan CSR di Kulonprogo, mulai dari bedah 15 RTLH, beasiswa, fasilitas publik hingga bantuan motor sampah.
Tahun 2026 Kalurahan di Kulonprogo Tetap Dapat BKK, Ini Syaratnya
Dana Desa. - Ilustrasi Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kalurahan di Kabupaten Kulonprogo di 2026 tetap akan memperoleh bantuan keuangan khusus atau BKK reformasi kalurahan. Namun, untuk memperoleh BKK dari dana keistimewaan (Danais) DIY tersebut ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo, Muhadi mengatakan satu di antara yang harus dipenuhi yakni penyampaian proposal dari pemerintah kalurahan (Pemkal). Menurutnya, proposal itu disampaikan ke Gubernur DIY dengan dilengkapi beberapa dokumen lainnya. "Kerangka acuan kerja (KAK), rencana kerja anggaran (RKA) dan laporan penggunaan BKK Danais Reformasi Kalurahan 2025 hingga Agustus," katanya saat dihubungi, Senin (29/9/2025).
BACA JUGA: PKL Dilarang Jualan di Bahu Jalan Jembatan Pandansimo
Untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 39/SEKDA/VII/2025 Tentang Petunjuk Teknis BKK Danais DIY reformasi kalurahan. Adapun besaran yang didapatkan kalurahan dari BKK Danais reformasi kalurahan mencapai Rp100 juta.
Muhadi menuturkan, tidak ada presentase alokasi dari BKK Danais reformasi kalurahan di 2026. "Namun harus secara proporsional mengakomodir kegiatan utama reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kaluraha," tegasnya. Menurutnya khusus untuk kalurahan BKK ini hanya untuk kegiatan tersebut saja.
BKK Danais DIY reformasi kalurahan tidak ditujukan untuk menggantikan alokasi-alokasi anggaran yang selama ini sudah berjalan. Utamanya berkaitan 16 kegiatan utama reformasi birokrasi kalurahan dan lima kegiatan utama reformasi birokrasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Muhadi mengungkapkan, sudah meminta arahan lebih lanjut dari Pemda DIY.
"Mohon informasi dari Pemda DIY terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dibiayai BKK ini," ujarnya. Termasuk mekanisme terkait dukungan BKK untuk pelaksanaan koperasi desa merah putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Jumali
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
