Dana Desa di Kulonprogo Dipangkas, Tiap Kalurahan Dapat Rp300 Juta

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pagu anggaran dana desa untuk kalurahan di Kabupaten Kulonprogo kembali mengalami penurunan signifikan. Setelah sebelumnya turun sekitar Rp14,7 miliar dari total Rp97,4 miliar pada 2025 menjadi Rp82,6 miliar untuk 2026, kini angka tersebut kembali dipangkas hingga hanya menyisakan Rp24,1 miliar yang dibagi untuk 87 kalurahan di Bumi Binangun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo, Muhadi, menyampaikan bahwa jumlah Rp24,1 miliar tersebut sudah final berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.

“Dari jumlah tersebut, alokasi dana desa di tiap kalurahan bervariasi mulai dari Rp246 juta sampai Rp373 juta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

Ada Mandatori yang Tetap Harus Jalan

Muhadi menjelaskan, dengan minimnya pagu dana desa tahun ini, setiap kalurahan akan menerima arahan tertulis mengenai prioritas belanja. Landasan utama penggunaan anggaran merujuk pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 yang menjadi petunjuk operasional bagi seluruh kalurahan.

“Kalurahan tidak boleh melenceng dari aturan kementerian tersebut,” tegasnya.

Penurunan pagu disebut Muhadi sangat drastis dibanding tahun sebelumnya ketika satu kalurahan bisa menerima hampir Rp1 miliar. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya agar program yang sudah direncanakan bisa berjalan.

“Meskipun terasa berat, tetap akan kami upayakan. Kalurahan masih punya peluang pendapatan lain di luar dana desa,” katanya.

Pendapatan Alternatif Lewat BUMDes dan Aset

Menurut Muhadi, optimalisasi pendapatan asli kalurahan merupakan langkah yang bisa ditempuh untuk menutup kekurangan dana desa.

“Pendapatan dari laba BUMDes dan penyewaan aset kalurahan bisa menjadi opsi. Peluang tetap ada tergantung kreativitas masing-masing kalurahan,” ujarnya.

Kalurahan Mulai Cari Jalan Keluar

Lurah Banaran, Haryanta, mengakui bahwa kalurahannya menerima pagu tertinggi yakni Rp373 juta. Meski begitu, angka tersebut tetap jauh dari kebutuhan pembangunan.

“Sulit dilakukan di awal tahun. Kami harus berpikir keras untuk membangun konektivitas dengan berbagai sektor,” katanya.

Haryanta menambahkan, salah satu langkah yang ditempuh adalah memaksimalkan sumber pendapatan melalui program ketahanan pangan berupa peternakan bebek yang ditargetkan mencapai 1.000 ekor.

Ia optimistis upaya tersebut dapat mendukung kemandirian pendapatan kalurahan.

“Ini bisa menjadi opsi agar pendapatan tidak hanya bergantung dari dana desa,” ujar dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.