Kulonprogo Bersiap Hadapi Banjir, Sungai dan Drainase Disorot
DPRD Kulonprogo mendorong normalisasi sungai, pembersihan drainase, dan kolaborasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Foto ilustrasi sampah organik. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulonprogo menggulirkan Gerakan Kulonprogo ASRI sebagai upaya memperkuat budaya kebersihan di destinasi wisata dan kawasan publik. Program lintas instansi bersama masyarakat ini akan dimulai perdana pada Jumat (13/2/2026) dan selanjutnya dilaksanakan rutin setiap pekan.
Gerakan Kulonprogo ASRI—akronim dari aman, sehat, resik, indah—menjadi langkah konkret Pemkab Kulonprogo dalam memperkuat pengendalian sampah sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong. Inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan telah dibahas melalui koordinasi lintas instansi.
Kepala DLH Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk membangun budaya kebersihan yang berkelanjutan. “Gerakan Kulonprogo ASRI ditujukan untuk membangun budaya kebersihan rutin di destinasi wisata dan kawasan publik, memperkuat pengendalian sampah serta menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Pelaksanaan perdana Gerakan Kulonprogo ASRI akan dipusatkan di Pantai Trisik, Banaran, Galur. Kegiatan diawali apel bersama pada Jumat pagi sebelum aksi bersih dimulai. Setelah itu, agenda akan bergilir ke destinasi wisata lain di Kulonprogo secara terjadwal, dengan fokus utama tetap pada kawasan wisata.
Duana Heru menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui DLH bertindak sebagai leading sector agar program berjalan konsisten dan berkelanjutan. “Pemda bertindak sebagai leading sector agar kegiatan berjalan konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan jadwal keagamaan, efektivitas peserta dan ketersediaan anggaran,” lanjutnya.
Setiap kegiatan ditargetkan melibatkan sekitar 100 hingga 200 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, komunitas, hingga masyarakat umum. DLH menilai pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah perlu keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan melalui pemilahan, pengurangan sampah, dan pengolahan organik di lokasi,” jelas Duana Heru.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan serta Pertamanan DLH Kulonprogo, Ade Wahyudianto, menambahkan mekanisme pengelolaan sampah dalam Gerakan Kulonprogo ASRI sudah diatur. Sampah plastik dan residu akan diangkut ke TPA Banyuroto, sampah bernilai ekonomi disalurkan ke mitra pengelola, sedangkan sampah organik akan dikomposkan langsung di lokasi kegiatan.
Seluruh peserta diwajibkan membawa peralatan masing-masing dan tidak diperkenankan membakar sampah di lokasi. Melalui Gerakan Kulonprogo ASRI, Pemkab Kulonprogo menargetkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah secara bertahap sekaligus mewujudkan kawasan publik dan destinasi wisata yang bersih, sehat, serta nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kulonprogo mendorong normalisasi sungai, pembersihan drainase, dan kolaborasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Pemkab Gunungkidul mendorong pemerintahan berkeadaban dengan prinsip mengayomi, ngayemi, dan ngayahi serta pengawasan yang berdampak nyata.
Dokter menjelaskan minum es saat musim hujan bukan penyebab flu. Simak pemicu batuk pilek dan tips mencegah penyakit saat hujan.
Ada delapan pilihan motor bekas merek Jepang dengan harga maksimal Rp5 juta per Oktober 2026, mulai Yamaha Vega hingga Honda Vario 110.
Gibran menyebut Indonesia memiliki sumber daya untuk ekosistem kendaraan listrik, tetapi inovasi dan penguasaan teknologi masih perlu diperkuat.
Kredit UMKM DIY mencapai Rp27,50 triliun pada Agustus 2026, tetapi melambat 2,05%. OJK mencatat NPL UMKM mencapai 8,32%.