Jaringan Desa Tangguh Bencana di Gunungkidul Terus Diperluas

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul menargetkan membentuk tujuh desa tangguh bencana pada 2019. Pembentukan ini bertujuan meningkatkan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan destana yang telah terbentuk di Gunungkidul berjumlah 47 desa. Rencananya setiap tahun BPBD bakal memperluas jaringan destana. Untuk tahun ini ada tujuh desa yang akan ditetapkan sebagai destana masing-masing Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo; Desa Siraman, Kecamatan Wonosari; Desa Serut, Kecamatan Gedangsari; Desa Songbanyu dan Jepitu di Kecamatan Girisubo serta Desa Karangngawen di Kecamatan Rongkop. “Sudah kami siapkan dan akan dikukuhkan tahun ini,” kata Edy kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Menurut dia pembentukan destana dilaksanakan bekerjasama dengan BPBD DIY. Hal ini dikarenakan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab sangat terbatas. Selain itu Pemda DIY juga mencanangkan seluruh desa di kawasan rawan bencana menjadi destana di 2022. “Kami harus berkolaborasi untuk kepentingan bersama,” katanya.

Edy menambahkan pembentukan destana sangat penting karena sebagai bagian dari mitigasi bencana kepada masyarakat. Ia berharap saat destana sudah terbentuk, kesiapsiagaan warga menghadapi bencana semakin siap sehingga pada saat terjadi suatu peristiwa kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan. “Kami terus berupaya meningkatkan jaringan destana di Gunungkidul,” katanya.

Selain menyoroti masalah destana, Edy juga meminta kepada desa untuk menganggarkan dana kebencanaan melalui APBDes. Menurut dia hingga saat ini belum semua desa mengalokasikan sehingga kebutuhan harus tersedia untuk mengantisipasi saat terjadinya bencana. “Kalau 47 destana sudah, tetapi desa yang lain masih ada yang belum menganggarkan. Untuk anggaran tidak harus banyak yakni di kisaran Rp2 juta sampai Rp3 juta,” katanya.

Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Sugiman, mengatakan jajarannya sudah mengalokasikan anggaran bencana. Sebagai contoh di 2018 alokasi kebencanaan mencapai Rp12 juta. “Dana ini selain untuk berjaga-jaga juga dimanfaatkan jaring komunikasi para sukarelawan,” katanya.

Menurut dia untuk peta bencana, Desa Tegalrejo masuk kawasan rawan bencana longsor. Hal ini tidak lepas kondisi geografis yang didominasi wilayah perbukitan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.