Advertisement
Gelandangan dan Pengemis di DIY akan Diberi Pekerjaan

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Para gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan diberi lapangan kerja.
Penyediaan lapangan kerja diberikan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Khusus di Gunungkidul, lokasi rumah dan lahan kerja untuk para gepeng akan dibangun di Kecamatan Panggang.
Advertisement
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemerintah DIY akan bertindak tegas dengan menangkap gepeng yang berkeliaran di DIY. Bahkan Sultan sudah memberikan aturan denda Rp1 juta bagi orang yang memberikan uang kepada gepeng di jalan.
Sebagai solusi untuk menampung gepeng tersebut, Sultan sudah menyiapkan pilot projek untuk membangun rumah dan lahan pekerjaan.
“Gepeng dan disediakan rumah dan lahan untuk penghidupan. Yang penting ada keinginan untuk bekerja,” tegas Sultan usai meninjau rumah warga miskin penerima bantuan dari Kementerian Sosial di Dusun Tanjung, Desa Bleberan, Kecamatan Paliyan, Jumat (21/2/2014).
Menurut Sultan, sebenarnya Pemerintah DIY sudah memiliki panti sosial penanganan Gepeng di Sewon, Bantul. Namun setelah dibina, gepeng kembali lagi ke jalan.
Persoalan gepeng, lanjut Sultan, tidak selesai dengan rumah huni saja namun butuh pendampingan dan lahan pekerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Advertisement
Advertisement