PERDA DUKUH : Disahkan, Kecewa Bertumpuk

Perda Dukuh yang mengatur proses pengisian perangkat desa oleh DPRD Kulonprogo disahkan. Adapun Paguyubabn Dukuh se-Kulonprogo merasa kecewa.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dukuh se-Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Kulonprogo Madukoro kecewa dengan pengesahan Perda tentang Pengisian Perangkat Desa yang dilakukan DPRD Kulonprogo, Jumat (9/1/2015). Sebab pasal yang mengatur persyaratan pengisian jabatan dukuh dinilai tidak mengakomodasi aspirasi mereka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada pasal 3 ayat 1 huruf O perda tersebut mencantumkan selain syarat administrasi yang harus ditempuh para calon dukuh, terdapat aturan tambahan berupa calon dukuh harus memperoleh dukungan suara dari 15% pemilih di pedukuhan tersebut atau rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah di pedukuhan.

Ketua Umum Madukoro Mugiyatno mengungkapkan kekecewaan para dukuh di Kulonprogo karena aspirasi mereka tidak diabaikan. Para dukuh, kata dia, tidak setuju dengan peraturan pengisian melalui seleksi administratif dan memilih untuk pemilihan langsung seperti sebelumnya.

“Kami sudah melalui banyak proses untuk menyampaikan hal tersebut, baik audiensi dengan bupati hingga mengikuti public hearing di dewan, tapi ternyata sama sekali tidak berdampak,” ujarnya.

Dinilainya, pemilihan dukuh dengan cara pemilihan langsung paling representatif karena dukuh merupakan unsur kewilayahan sesuai dengan yang tertulis di PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui pemilihan langsung, terangnya, masyarakat dapat mengontrol kinerja dukuh terpilih. Tidak hanya itu, pengisian dukuh dengan pemilihan merupakan warisan budaya dan ciri khas keistimewaan DIY.

Ia mengungkapkan kekecewaan terhadap DPRD Kulonprogo, mengingat tiga kabupaten lainnya, Sleman, Bantul, dan Gunungkidul sepakat dengan mekanisme pemilihan dukuh secara langsung. Ketidakpuasan dukuh, imbuhnya, juga sudah dicatat oleh Fraksi PKS dan akan mempertimbangkannya. Rencananya, para dukuh di Kulonprogo akan menindaklanjuti ke tingkat provinsi.

Dukuh Kliripan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Setyo Haryanto menuturkan, persyaratan pengumpulan dukungan 15% justru dapat memecah belah masyarakat.

“Jadi banyak kelompok di masyarakat dan ketika dukuh terpilih bukan sesuai dengan keinginan warga, maka warga yang tidak mendukung enggan untuk membantu melaksanakan kerjanya, bisa-bisa saling tuduh dan lempar kesalahan,” jabarnya.

Jika menggunakan rekomendasi hasil musyawarah, ungkap Setyo, juga menimbulkan kecenderungan politik uang karena tidak ada jaminan seluruh orang yang hadir dalam musyawarah akan menyampaikan pendapatnya. Biasanya, contoh dia, dalam musyawarah yang aktif hanya satu dua orang, sisanya ikut-ikut saja atau diam, jadi suara satu dua orang bisa menggiring warga lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono menuturkan selama ini jabatan dukuh tidak memiliki waktu, padahal sistem pemilihan seharusnya mempunyai masa kerja.

“Sehingga seleksi melalui tes dan jalan tengah berupa 15 persen dukungan pemilih cukup mewakili,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News