BANDARA KULONPROGO : 1 Maret, Mou Pemkab-AP Ditandatangani, Tentang Apa?

Rabu, 17 Februari 2016 - 20:55 WIB

Mediani Dyah Natalia

BANDARA KULONPROGO : 1 Maret, Mou Pemkab-AP Ditandatangani, Tentang Apa?

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo saat menyampaikan sambutan pada acara silaturahmi kepala dusun di Gedung Yayasan Dharmais, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, Rabu (12/8/2015). (JIBI/Harian Jogja - Rima Sekarani I.N)

Bandara Kulonprogo, Pemkab upayakan warga bekerja di Bandara

Harianjogja.com, JOGJA -- Pemkab Kulonprogo segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memprioritaskan warga terdampak sebagai pekerja bila bandara baru di Kulonprogo dibuka. Langkah ini merupakan upaya memberdayakan 1.300 warga yang lahannya terkena proyek bandara.

Ditemui di Bangsal Kepatihan Rabu (17/2/2016), Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan penandatanganan MoU antara Pemkab Kulonprogo dan Angkasa Pura itu akan dilakukan 1 Maret besok. Nota kesepahaman itu akan memuat kesepakatan untuk memprioritaskan warga terdampak yang sudah terlatih untuk diterima sebagai pekerja di Bandara baru.

Hasto mengungkapkan, bersamaan penandatanganan MoU itu pihaknya juga akan mulai memberikan pelatihan pada 1.300 warga terdampak. Sebelumnya 1.300 warga itu sudah mengisi formulir yang disebarkan Pemkab untuk menyampaikan tingkat pendidikan terakhir serta jenis pelatihan yang diinginkan.

“Formulirnya saya buat sendiri dan disebarkan. Pelatihan yang diminta macam-macam,” tutur Hasto.

Dokter kandungan itu menuturkan beberapa pelatihan yang diminta warga antara lain pelatihan bahasa Inggris, pelatihan menjahi hingga pelatihan sebagai petugas cleaning service dan sekuriti. Untuk pelatihan itu, Pemkab melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo akan membiayai kebutuhan pelatihan termasuk akomodasi dan uang saku.

Dia optimis beberapa warga yang meminta pelatihan itu akan bisa dipekerjakan di bandara baru. Apalagi kebutuhan pekerja untuk bandara internasional terbilang banyak dan tak menuntut tingkat pendidikan tinggi.

“Saya sudah tanya ke pengelola Adisutjipto, ternyata 80% pekerja lulusan SMA, misalnya untuk petugas kebersihan, kemanan maupun administrasi. Kalau seperti itu gampanglah 1.300 warga ini terserap,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News