Peta Desa Mendukung Arah Kebutuhan Pembangunan Desa

Seorang petani membawa hasil panen padi di Bulak Ndolog, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo, Kamis (31/12/2015) lalu.(Rima Sekarani I.N./JIBI - Harian Jogja)
25 Februari 2016 16:21 WIB Uli Febriarni Kulonprogo Share :

Peta desa diklaim dapat mendukung arah pembangunan desa

Harianjogja.com, SLEMAN-Peta desa diklaim dapat mendukung arah pembangunan desa, karena peta desa dapat menjabarkan secara detail kebutuhan masing-masing desa di seluruh Indonesia ke dalam Sistem Informasi Desa.

Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (BIG RI) Priyadi Kardono pada Rabu (24/2/2016) mengatakan saat ini BIG sedang dalam proses membuat tiga jenis peta desa, yakni peta citra satelit, peta infrastruktur (sarana dan pra sarana), peta penggunaan lahan.

Sampai saat ini BIG telah mampu memetakan 1.600 desa, pada 2016 rencananya akan menyelesaikan pemetaan bagi 3.100 desa. Priyadi mengungkapkan masih banyak dibutuhkan peta desa, mengingat ada 74.754 desa di Indonesia. Sedangkan apabila dalam hitungan gabungan, total ada 83.000 desa ditambah kelurahan dan kecamatan.

Priyadi menerangkan, hingga kini Indonesia masih belum memiliki peta rupa bumi dengan skala 1:5.000 sampai 1:10.000 dari masing-masing wilayah desa di Indonesia.

Nantinya dalam proses pembuatan peta desa, bagi wilayah padat dan membutuhkan banyak detail data, misalnya saja Jawa dan Bali, peta desa akan dibuat dengan perbandingan 1:5.000. Sedangkan untuk Irian Jaya, misalnya, peta bisa dibuat dengan skala 1:10.000.

Dalam proses membuat peta desa, saat ini BIG sedang tahapan mengambil gambar citra satelit beresolusi tinggi, dari sana bisa tergambarkan batas desa, informasi tentang desa, sungai hingga irigasi pertanian.

Dengan luas wilayah 1,8 juta kilometer persegi, BIG saat ini baru bisa menyelesaikan pencitraan untuk 925.000 kilometer persegi. Sedianya BIG akan menyelesaikan pencitraan bagi sebagian wilayah pada 2016 ini, harapannya pada 2017 peta dapat mulai digunakan.

"BIG sendiri sudah menyiapkan spesifikasi dan standar untuk peta tersebut, termasuk siapa saja yang dapat melakukan pengerjaan pembuatan peta desa. Karena kami berharap pada 2019, peta desa bagi seluruh desa di Indonesia, mulai dapat digunakan untuk membantu perencanaan pembangunan desa," terangnya usai Seminar Nasional 'Peta Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan', di University Club Universitas Gadjah Mada.

Peta desa yang proses pembuatan secara keseluruhan membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp400 miliar ini, akan mampu menyarikan informasi dasar yang dibutuhkan desa.
Setiap desa di Indonesia, tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, harapannya dengan bantuan peta desa, maka kebutuhan tadi akan mampu teridentifikasi secara detail dan lebih valid.

Peta desa juga akan dibuat dalam bentuk hardcopy, mengingat tidak semua desa dan kelurahan memiliki perangkat yang bisa membaca dokumen softcopy peta desa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Marwan Jafar berpendapat, peta desa bisa menjadi rujukan kawasan desa dan pembangunan desa secara nasional. Apa yang dilakukan BIG RI dengan adanya peta desa ini telah memberikan kontribusi positif terhadap proses pembangunan desa dan kawasan desa di Indonesia.

Marwan menyebutkan, setidak ada 17 Kementerian dan Lembaga yang bersinggungan langsung dengan pedesaan dan desa, BIG dengan program peta desa yang dimilikinya, bisa menjadi rujukan yang luar biasa untuk pembangunan desa.

Melalui peta desa, harapannya bisa dirancang  kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Karena persoalan bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, menjadi hal yang penting dipikirkan.