LELANG GUNUNGKIDUL : Perencanaan Buruk, Pembangunan Infrastruktur Belasan Miliar Terhenti

Lelang Gunungkidul tak dapat terealisasi saat ini.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL -- Belasan miliar proyek infrastruktur di Gunungkidul gagal dilelang. Buruknya perencanaan pembangunan ditengarai sebagai salah satu penyebab.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto menyampaikan buruknya perencanaan pembangunan ditengarai sebagai salah satu penyebab pembangunan gagal terlaksana. Setidaknya terdapat empat proyek yang gagal, satu proyek konstruksi di RSUD [Rumah Sakit Umum Daerah], satu proyek di DPU [Dinas Pekerjaan Umum] dan satu lagi di Dinas Pendidikan.

Ia mencontohkan proyek pembangunan ruang bedah sentral RSUD yang gagal dilelang karena singkatnya waktu pengerjaan. Padahal kata dia, bangunan ruang bedah sentral yang lama telah dibongkar lantaran berharap bakal dibangun ruang baru.

“Kalau begini yang rugi masyarakat, bagaimana pelayanan masyarakat dengan kondisi ruangan sekarang karena ruang lama sudah terlanjur dibongkar,” paparnya lagi.

Proyek miliaran rupiah itu baru direncanakan dilelang setelah lewat pertengahan tahun. Alhasil tidak ada rekanan atau kontraktor yang bersedia dan berani mengerjakan pembangunan dalam waktu singkat.

“Akhirnya gagal dilelang. Siapa yang mau mengerjakan proyek dalam waktu mepet seperti ini,” ujarnya lagi, Selasa (11/10/2016)

Idealnya kata politisi Gerindra itu, proyek bernilai miliaran telah direncanakan setahun sebelumnya, sehingga dapat dilelang pada awal tahun.

Sementara itu, tiga proyek lainnya yang ditangani DPU dan Dinas Pendidikan gagal dilelang dan dikerjakan karena terkait masalah anggaran dan aturan. Tiga proyek itu sejatinya dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Khusus proyek jalan di DPU, anggaran DAK dari Pusat batal digelontorkan karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran di tingkat Pusat.

Sedangkan pembangunan infrastruktur pendidikan juga gagal terlaksana karena lewat pertengahan tahun, belum ada petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) yang jelas dari Pemerintah Pusat.

“Daerah tidak berani melaksanakan karena Juknis dan Juklaknya belum jelas, aturan dari Pusat infonya selalu berubah-ubah,” imbuhnya lagi.

Kendati gagal dilelang dan dikerjakan, pemerintah terlanjur mengeluarkan biaya untuk menyewa konsultan perencana atas empat proyek tersebut. Artinya kata Purwanto, ada anggaran yang sia-sia lantaran proyek gagal terlaksana. Besar biaya yang dikeluarkan untuk menyewa konsultan proyek sebesar 3% dari nilai proyek.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pembangunan Gunungkidul Hermawan Yustianto mengatakan, lembaganya tidak dapat memproses lelang proyek ruang bedah sentral RSUD karena dokumen perencanaan pembangunan baru sampai ke lembaganya pada Agustus.

“Kalau perencanaan ditangani oleh SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] terkait. Karena masuknya sudah terlambat jadi gagal dilelang,” jelas Hermawan Yustianto.

Padahal menurut Hermawan, lembaganya sudah mengarahkan otoritas RSUD untuk membuat perencanaan pembangunan sejak 2015.

“Pada awal tahun juga kami sudah diskusikan soal perencanaan ini,” tuturnya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.