Advertisement
TANAH KRATON : Masyarakat Berhak Tahu Data SG dan PAG
Ratusan penggarap PAG menggelar spanduk berisikan protes akan nominal kompensasi ganti rugi bandara di sisi jalan yang dilalui rombongan Puro Pakualaman dalam upacara labuhan di Pantai Glagah, Rabu (12/10/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI - Harian Jogja)
Advertisement
Tanah kraton yang menimbulkan polemik di sejumlah daerah, bisa dicari solusi dengan membuka data
Harianjogja.com, JOGJA- Masyarakat DIY berhak mengetahui data Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang ada di DIY, karena data itu bukan informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Advertisement
Pernyataan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) DIY, Dewi Amanatun Suryani ini menanggpi banyaknya konsultasi terkait polemik SG dan PAG di masyarakat.
"Banyak yang konsultasi tapi belum melapor secara resmi dalam sengketa informasi sehingga tidak bisa kami tindaklanjuti," kata Dewi, saat dihubungi Rabu (12/10/2016).
Dewi mengatakan tidak semua tanah di DIY milik Kasultanan dan Kadipaten, namun ada juga tanah milik masyarakat. Menurut dia, jika masyarakat merasa telah menggarap lahan puluhan tahun bahkan secara turun temurun meski tidak ada sertifikat bisa menelusuri sejarah tanahnya ke desa atau kelurahan.
Selama ini diakui Dewi, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga terbuka. Kraton dan Pakualaman, kata dia, tidak akan mengakui SG dan PAG jika tanah sudah dimiliki masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui apakah tanah yang digarapnya itu merupakan SG dan PAG atau bukan.
Bahkan Sultan juga sudah mempersilahkan jika ada warga yang ingin menggugat terkait pendataan SG dan PAG. "Ngarso dalem justeru menurut saya sangat terbuka, minta digugat dari pada warga ngomong di belakang," ucap Dewi.
Ia mengakui informasi yang disediakan desa dan kelurahan sampai Badan Pertanahan Negara (BPN) sangat minim. Karena itu masyarakat perlu proaktif mencari informasi ke desa atau kelurahan. Jika masyarakat merasa tidak puas dengan informasi yang disampaikan badan publik tersebut, maka bisa diadukan sebagai sengketa informasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pemilu Usai, Gus Endar Serukan Persatuan dan Kerukunan
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Advertisement
Pendaftaran Bacalon Ditutup Kemarin, 4 Orang Ambil Formulir di DPC PDIP Bantul
Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo Maju Pilkada, Begini Respons Pemda DIY
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Muncul Wacana Pilihan Lurah di Gunungkidul Tahun Depan Digelar Dua Kali
DPD PAN Gunungkidul Sebut Partainya Solid, Tepis Isu Penolakan
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan Dikritik Walhi, Jadi Bentuk Lepas Tanggung Jawab
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
AHY Menegaskan Tidak Akan Ada Lagi Asal Menggusur di IKN
Hendak Mengambil Ponsel, Warga Sleman Malah Kecemplung Sumur
Advertisement
Punya Inovasi 5 Klaster, Rejowinangun Masuk Lima Besar Kelurahan Terbaik Se-Kota Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
- Mengalami Era Baru Koneksi Internet dengan Izzi Life dari Life Media
- Digugat Vendor Snack Pelantikan KPPS yang Sempat Viral, Ini Tanggapan KPU Sleman
- PPP Incar Posisi Calon Wakil Wali Kota Jogja
- Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
Advertisement
Advertisement
