E-KTP GUNUNGKIDUL : Blangko Habis, Belasan Ribu Warga Belum Cetak E-KTP

David Kurniawan

Jum'at, 28 Oktober 2016 - 19:55 WIB

Nina Atmasari

E-KTP GUNUNGKIDUL : Blangko Habis, Belasan Ribu Warga Belum Cetak E-KTP

E-KTP Gunungkidul mengalami kehabisan blangko

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul sejak awal Oktober lalu sudah tidak lagi melakukan pencetakan KTP elektronik. Hal itu terjadi karena stok blangko yang dimiliki hampir habis.

Total hingga akhir Oktober ini pemohon yang belum bisa mencetak KTP elektronik mencapai 16.195 permohonan. Sebagai gantinya warga yang telah melakukan perekaman akan diberikan surat keterangan perekaman yang dikeluarkan oleh disdukcapil.

“Dari 16.195 pengajuan, kami sudah berikan surat keterangan untuk sekitar 10.000an warga, sedangkan sisanya masih dalam proses permohonan perekaman ke pusat,” kata Kepala Disdukcapil Gunungkidul Eko Subiantoro kepada Harianjogja.com, Kamis (27/10/2016).

Dia menjelaskan, surat keterangan yang diberikan berfungsi selayaknya E-KTP, karena tetap bisa digunakan untuk kepentingan pemilu, perbankan, imigrasi hingga keperluan administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat, kata Eko, tidak perlu khawatir karena dalam surat itu dilengkapi barcode sehingga saat dilakukan pengecekan akan terlihat jika pemohon sudah melakukan perekaman.

“Meski hanya surat sementara, namun fungsinya sama persis dengan E-KTP,” ungkap mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul ini.

Penerbitan surat keterangan tidak lepas makin menipisnya blanko E-KTP yang dimiliki Disdukcapil. Sementara itu, di tingkat pusat juga telah kehabisan stok sehingga urung bisa mendistribusikan ke daerah.

“Terkait dengan stok blangko yang kosong memang ada edaran dari kementerian. Penerbitan surat ini juga bukan hal baru karena beberapa waktu lalu juga pernah dilakukan hal yang sama,” katanya.

Ditambahkannya, surat keterangan ini berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan. Harapannya sebelum masa berlaku itu habis sudah ada kiriman blangko dari pusat sehingga pencetakan bisa segera dilakukan.

“Kami hanya bisa berharap karena kewenangan pengadaan blangko sepenuhnya ada di pusat, sedang di daerah hanya bisa menunggu distribusi saja,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News