Advertisement
Pemkab Sleman Klaim Tak Ada Aduan THR
Ilustrasi THR. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman menerima aduan apabila ada perusahaan yang melanggar aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Namun, selama Lebaran tidak ada laporan aduan terkait dengan THR kepada Disnaker Sleman.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Sleman Sumarini mengatakan selama lebaran tahun ini pihak Disnaker Sleman menerima aduan dari pekerja yang tidak mendapatkan THR atau ada perusahaan yang melanggar aturan THR. Namun sampai Jumat (22/6/2018) pihaknya tidak menerima aduan terkait permasalahan THR.
Advertisement
"Tidak ada yang laporan, dan untuk posko pengawasan di Disnakertrans Provinsi kita menunggu laporannya apakah ada perusahaan di Sleman yang melanggar aturan THR atau tidak, karena bisa saja laporan itu masuknya langsung ke Disnakertrans Provinsi," jelasnya.
Selain itu, Disnaker Sleman juga melakukan pemantauan selama masa libur lebaran pada beberapa perusahaan di Sleman. Tidak hanya masalah THR, tapi juga jaminan sosial dan keselamatan kerja. Pemantauan dilakukan secara sampling ke beberapa perusahaan yang dinilai memiliki persoalan ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, pada pasal 5 ayat 4 menyatakan pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari raya.
Sementara itu, pada posko THR yang dibuka oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), di Sleman ada satu aduan THR dari pekerja. Aduan tersebut dari pekerja yang bekerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Kalasan. "Kasusnya soal keterlambatan pemberian upah," jelas Ketua ABY Kirnadi.
Menurut Kirnadi, untuk kasus keterlambatan upah, pihaknya langsung melaporkan pada pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans Provinsi agar permasalahan bisa diselesaikan. Sedangkan jumlah pekerja yang mengalami keterlambatan sebanyak 200 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Virus Nipah Belum Masuk DIY, Dinkes Imbau Warga Jaga PHBS
Defisit Etos Republikan Indonesia Jadi Sorotan dalam Diskusi di UGM
Operasi Keselamatan Progo 2026 di Bantul, 40 Pelanggar Ditindak
Pengaduan Publik DIY Meningkat, Respons OPD Capai 100 Persen
Advertisement
Operasi Keselamatan Progo Sasar Balap Liar-Kendaraan Tak Laik Jalan
Penataan Kawasan Mrican Segmen 2 Sleman Masih Tunggu Izin Lahan TKD
Generasi Muda Kulonprogo Pilih Bertani Hortikultura daripada Padi
Lurah Grogol Gunungkidul Ditahan Atas Kasus Penggelapan Kendaraan
ORI DIY Serap Aspirasi Petani Parangtritis soal Pelayanan Publik
Advertisement
Kemarau Basah dan Warga Disiplin Tekan Angka Kebakaran di Kulonprogo
Pembunuh Ibu Kandung Asal Ponorogo Masih Diburu di Gunungkidul
Gaji PPPK Paruh Waktu di Bantul Belum Cair, Ini Kata Bank dan Dinas
Hujan Mereda, BPBD Kulonprogo Tetap Imbau Warga Siaga Bencana
Pemkab Gunungkidul Targetkan 5.000 Alat Timbang Ditera Ulang di 2026
Advertisement
Kuota Penonton PSIM Jogja vs Persis Solo Naik Jadi 9.000 Orang
Berita Pilihan
Advertisement
Tekan Defisit BPJS Kesehatan, DPR Desak Pengendalian Penyakit Berat
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Kasus PMK Awal 2026 di Kulonprogo Menurun, Vaksinasi Disiapkan
- BTT Bencana Bantul 2026 Rp5 Miliar, Hingga Februari Belum Terserap
- Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 3 Februari 2026, Berhenti di 13 Stasiun
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Selasa 3 Februari 2026
- Satpol PP Bantul Tertibkan Anak Punk di Perempatan Tamantirto Kasihan
Advertisement
Advertisement
