Upah di Jogja Tak Manusiawi, Buruh Demo Kantor Disnakertrans

Harianjogja.com, SLEMAN- Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DIY pada Senin (22/10/2018).

Aksi ini mereka lakukan sebagai upaya untuk memperjuangkan upah buruh yang layak bagi kemanusiaan melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) DIY 2019.

Koordinator aksi Irsad Ade Irawan mengatakan mereka menolak PP 78/2015 sebagai dasar penetapan UMK DIY 2019. Berdasarkan PP 78/2015, Kementrian Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 naik 8,03% dari UMP 2018.

"Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY per maret 2018, DIY merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa," kata Irsad, Senin.

Menurutnya, DIY sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa disebabkan oleh UMP DIY yang merupakan upah termurah seluruh Indonesia, upah murah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun.

Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam KSPSI dan FPPI menuntut 7 hal.

1. Tolak PP 78/2015 sebagai dasar penetapan UMP DIY 2019.
2. Menetapkan UMK DIY sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dilakukan oleh FPPI Jogja.
3. Menerapkan segera Upah Minimum Sektoral di DIY
4. Mengawasi penerapan struktur dan skala pengupahan di DIY.
5. Laksanakan reforma agraria secara konsekuen di DIY, mendistribusikan sebagian tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk dijadikan perumahan buruh.
6. Memberikan bantuan permodalan bagi Koperasi Buruh dan UMKM yang dikelola oleh keluarga buruh.
7. Membuat Perda Perlindungan Ketenagakerjaan di DIY.

Selain menyuarakan tuntutannya, para demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kehidupan buruh yang sulit dikarenakan upah yang rendah.