Konflik Pengelolaan Objek Wisata Harus Diselesaikan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul mendata masih ada beberapa destinasi wisata yang bermasalah dalam pengelolaan. Hal ini membuktikan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum mendukung pengembangan di sektor kepariwisataan.

Kepala Dinpar Gunungkidul, Asti Wijayanti, mengatakan selain di Gua Pindul, konflik pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat juga terjadi di destinasi lain seperti di Puncak Gunung Gentong Gedangsari Gunungkidul (4G) dan Watugupit di Kecamatan Purwosari.

Di ketiga objek wisata ini, konflik pengelolaan melibatkan sejumlah operator atau kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang masing-masing mengklaim memiliki hak untuk memandu wisatawan yang datang.

Menurut dia, konflik muncul karena adanya tarik ulur dalam pengelolaan. “Potensi konflik di sejumlah destinasi wisata masih terjadi dan ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan,” katanya, Jumat(1/3/2019).

Menurut dia, sengketa dalam pengelolaan yang terjadi mengndikasikan adanya sikap dari masyarakat yang belum siap dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan. “Harusnya dengan potensi ini bisa maju bersama dan bukan malah menjadi masalah karena sikap yang ingin saling menguasai,” katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik antarpengelola. Selain terus berupaya memberikan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan, Asti mengakui konflik bisa dicegah sejak awal apabila warga mematuhi aturan satu destinasi satu kelompok sadar wisata. “Masalah muncul karena ada banyak kelompok yang mengelola sehingga potensi konflik terjadi lebih besar. Meski demikian, perlahan-lahan kami akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan sengketa dalam pengelolaan destinasi wisata,” kata Asti.

Menurut Asti, jika konflik terus dibiarkan akan merugikan semua pihak. Di sisi lain, upaya pengembangan destinasi wisata yang dijalankan juga tidak berjalan dengan lancar. “Jangan sampai konflik meruncing karena hasilnya akan merugikan semuanya,” katanya.

Meski ada sejumlah destinasi wisata yang bermasalah dengan pengelolaan, hal ini tidak terjadi di semua wilayah. Asti mencontohkan pengelolaan di Gunung Api Purba Nglanggeran bisa menjadi contoh yang baik karena seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengembangan. “Ini menjadi contoh yang baik dan saya harap pengelola destinasi yang melibatkan unsur masyarakat dapat meniru pengelolaan di Nglanggeran,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Edi Susilo, mengatakan potensi konflik pengelola wisata harus diselesaikan karena dapat berpengaruh terhadap citra pariwisata. Seharusnya, menurut Edi, keberadaan destinasi bisa memberikan dampak yang baik terhadap upaya menyejahterakan bagi warga sekitar. “Jangan malah menjadi sumber konflik, jelas itu tidak baik. Jadi potensi masalah yang muncul harus benar-benar diselesaikan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.