Kebutuhan Anggaran Pilkades Serentak 2019 Tembus Rp3,1 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di tahun ini. Rencanannya pagu anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala desa di 56 desa.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Pilkades 2019 diselenggarakan di 17 kecamatan. Wonosari merupakan kecamatan yang menyelenggarakan pilkades karena akan ada enam desa yang menggelar pemilihan kepala desa. Sementara, Kecamatan Panggang menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak menggelar pilkades.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DP3AKBPMD Gunungkidul, M Farkhan, mengatakan Pemkab menyiapkan anggaran Rp3,1 miliar untuk penyelenggaraan pilkades secara serentak di 56 desa. Rencananya pemilihan dilaksanakan pada akhir November 2019. “Kami sudah membuat rencana yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa secara serentak,” kata Farkhan kepada Harian Jogja, Rabu (15/5/2019).

Dia menjelaskan pagu anggaran Rp3,1 miliar akan digunakan untuk kegiatan selama pilkades, mulai dari awal pembentukan panitia, pelaksanaan tahapan hingga pelantikan. Selain itu, dana dipersiapkan untuk logistik pencetakan kertas suara dalam pemilihan. “Dana ini nantinya akan dihibahkan ke masing-masing desa yang menyelenggarakan. Untuk nominal disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih sehingga setiap desa mendapatkan anggaran yang berbeda-beda,” katanya.

Dikatakan Farkhan, penyelenggaraan pilkades serentak tahun ini merupakan gelombang pelaksanaan yang ketiga. Sebelumnya, Pemkab sukses menggelar pemilihan serentak di 2015 dan 2018. Untuk penyelenggaraan di 2015 diikuti 58 desa, pada 2018 peserta pilkades serentak sebanyak 30 desa. “Setelah penyelenggaran di tahun ini, pilkades serentak akan digelar di 2021,” katanya.

Kepala DP3AKBPMD Gunungkidul, Sujoko, menambahkan persiapan pilkades serentak sudah dimulai, salah satunya dengan menyusun peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan. “Masih dibahas,” katanya.

Dia berharap penyelenggaraan di tahun ini bisa sukses dan berjalan dengan aman damai dan lancar seperti penyelenggaraan pilkades serentak tahun-tahun sebelumnya. “Pelaksanaan ditangani oleh panitia pemilihan di tiap-tiap desa, tapi kami tidak tinggal diam karena akan memantau dan mendampingi dari awal sampai seluruh tahapan pilkades selesai,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News