Baterai Seng-Yodium Bisa Ngecas 3 Menit, Tahan 60.000 Kali
Peneliti Australia mengembangkan baterai seng-yodium yang bisa terisi tiga menit dan mencapai 60.000 siklus pengisian.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyampaikan materi seminar dalam acara seminar yang digelar di Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa, Jogja, Sabtu (31/03/2018). Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA- Isu adanya pergantian Kapolri Jenderal Tito Karnavian dinilai sangat politis.
Lembaga Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai ada pihak yang sengaja menghembuskan isu adanya pergantian Kapolri Jenderal Tito Karnavian di tengah pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden petahana.
"Saya kira bisa saja ada pihak yang memainkan isu pergantian itu," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).
Menurut mantan komisioner Kompolnas itu, dihembuskannya isu rotasi orang nomor satu di Polri itu saat ini sangat politis. Mengingat, hal itu muncul ketika penyusunan kabinet jilid II Presiden Jokowi.
"Ini sangat politis. Kami lihat saat ini Polri begitu solid. Sinergitas dengan TNI bagus," tutur Edi.
Seharusnya, kata Edi, soal pergantian Kapolri, itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Mengingat, Jokowi telah melihat torehan presrasi yang dituai oleh Tito selama menjabat sebagai Kapolri.
"Tunggu Presiden bersikap. Masyarakat menurut kami masih butuh figur seperti Tito. Begitu juga Polri. Kinerjanya cukup baik," ucap Edi.
Isu ini pertama kali "digoreng" oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyampaikan. Dia menyebut ada isu pergantian Kapolri, saat Presiden terpilih, Jokowi tengah menyusun kabinetnya yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Peneliti Australia mengembangkan baterai seng-yodium yang bisa terisi tiga menit dan mencapai 60.000 siklus pengisian.
Kejagung menyita aset bos PT QSS Sudianto alias Aseng senilai Rp338,35 miliar terkait dugaan korupsi pertambangan bauksit.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Komnas HAM membentuk tim proyustisia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996.
DPT Pilur Gunungkidul ditetapkan 120.887 pemilih. Coblosan serentak di 31 kalurahan digelar 26 September 2026.
Presiden Prabowo dijadwalkan menutup Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Senin (31/8/2026), sekaligus menerima KTA NU.