Jadikan APKM Sebagai Indikator Kesetaraan Gender

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY kembali menggelar sosialisasi pemahaman gender untuk masyarakat. Kali ini sosialisasi digelar di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Sleman, Kamis (15/8/2019).

Tenaga Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2 DIY, Roossy Budiawan menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2 merupakan upaya sosialisasi pemahaman gender kepada masyarakat di 75 lokasi di DIY. "Jadi yang kami undang dari semua kelompok termasuk kelompok rentan dan berbagai lembaga dan juga kader, agar semua bisa terwakilkan," kata Roossy kepada Harian Jogja, Kamis.

Kelompok rentan itu terdiri dari perempuan, anak, lansia, difabel dan kelompok miskin. Adapun, di sejumlah masyarakat sudah ada pemahaman gender yang baik namun, banyak juga di sejumlah desa yang ada di DIY yang belum mendapatkan pengetahuan kesetaraan gender.

Terkait dengan gender, prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) bisa jadi pegangan bagi masyarakat untuk merealisasikan kesetaraan gender di tengah masyarakat. "Jika APKM sudah bisa diterapkan di berbagai level masyarakat kesetaraan gender akan dengan mudah terlaksana," ujar dia.

Tujuan dari sosialisasi ini, lanjut Roossy, adalah menghilangkan ketidakadilan dan menguatkan kesetaraan gender di masyarakat. Upaya ketidakadilan yang masih menghantui kelompok rentan seperti kelompok difabel bisa diantisipasi di Desa Condongcatur. “Di sana ada sebuah Pos Binaan Terpadu [Posbindu] yang ramah difabel.

Kasi Pemerintahan Desa Sidorejo Sri Wahyunarti mengatakan tujuan dari sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) adalah untuk merealisasikan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat. "Tanggapan dari desa sangat mendukung acara sosialisasi itu, pengertian gender itu belum cukup dimengerti oleh masyarakat, sementara masyarakat memerlukan itu, artinya dengan adanya sosialisasi ini wanita bisa setara dengan pria," kata dia.

Pascasosialisasi tersebut, Pemerintah Desa Sidorejo bakal menambah sejumlah program yang berkaitan dengan kesetaraan gender. "Karena desa itu pemerintah di level bawah dan harus mensukseskan program Pusat," kata Sri di sela-sela acara yang diikuti oleh 100-an peserta itu.

Pemerintah desa Sidorejo juga sudah mengikuti kebijakan pemerintah pusat yaitu keterlibatan 30 persen dari wanita di setiap kegiatan yang ada di Desa Sidorejo. "Dari tujuh pengurus desa, tiga di antaranya perempuan," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News