Peran Dewan Perempuan Harus Dimaksimalkan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Golkar, Ery Agustin S, mengaku senang dengan komposisi keterwakilan kaum perempuan di jajaran pimpinan dan alat kelengkapan Dewan. Pasalnya, dari sisi jumlah keberadaan kader perempuan seimbang dengan wakil dari laki-laki.

Hal ini berbeda dengan komposisi di periode sebelumnya yang didominasi oleh laki-laki. Dia mencontohkan keseimbangan ini bisa dilihat dari jatah untuk kursi pimpinan, terdapat dua anggota Dewan perempuan yang duduk di kursi ketua dan wakil ketua. Di pimpinan komisi, terdapat dua kader yang menduduki sebagai ketua yakni Komisi A dan B. “Untuk wakil ketua, Dewan perempuan juga mendapatkan jatah di wakil ketua Komisi A dan C,” kata Ery kepada Harian Jogja, Rabu (2/10/2019).

Selain itu, Dewan perempuan juga berhasil mengirimkan wakilnya untuk duduk sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD. Untuk jabatan ini diamanatkan kepada Suhartini dari Fraksi PKB. Menurut dia hasil Pemilu 2019 tidak hanya berhasil menambah jumlah anggota Dewan perempuan. Namun efek dari bertambahnya kursi ini maka kader perempuan mendapatkan posisi yang sangat strategis karena masuk di dalam struktur pimpinan dan alkap. “Kalau periode-periode sebelumnya jarang yang mendapatkan posisi penting,” katanya.

Menurut Ery dengan banyaknya Dewan perempuan di jabatan strategis sudah seharusnya diikuti dengan kinerja. Ia berharap 10 orang srikandi di DPRD Gunungkidul dapat berperan dalam pengambilan kebijakan, khususnya bagi kelompok perempuan dan masyarakat secara umum. “Tidak boleh pasif dan harus aktif,” katanya.

Dia menambahkan porsi jabatan strategis untuk Dewan perempuan juga sebagai wujud dari adanya kesetaraan gender. Pasalnya, dengan program emansipasi itu benar berdampak positif terhadap keberadaan kaum perempuan. “Komposisi pimpinan dan alkap di DPRD Gunungkidul menjadi bukti,” katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kepada perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat agar tidak kalah dengan keberadaan kaum laki-laki sehingga tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dapat dioptimalkan. Menurut dia, untuk tahun depan sudah menyiapkan beberapa program kerja yang berkaitan dengan kelompok perempuan. “Kami sudah siapkan beberapa raperda seperti perlindungan perempuan, layak anak hingga ketahanan keluarga. Rencananya rancangan ini dibahas di 2020,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News