RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi uang. /Bisnis- Dwi Prasetya
Harianjogja.com, BANTUL-- Sebanyak 21 desa di Bantul belum bisa mencairkan dana desa tahap tiga yang nilainya mencapai sekitar Rp10 miliar. Desa-desa tersebut tidak bisa mencairkan dana desa tahap tiga karena serapan anggaran dana desa tahap satu dan dua masih rendah atau belum mencapai 70%. Pemerintah Kabupaten memita ke-21 desa tersebut segera mempercepat serapan anggaran.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro mengatakan dana desa tahap tiga seharusnya sudah ditransfer ke rekening desa pada Juli lalu. Sementara tahap I Januari dan tahap II Maret. Namun hingga menjelang akhir tahun ini dari 75 desa masih ada 21 desa belum bisa mendapat transferan karena serapan anggaran masih rendah.
“Syarat pencairan dana desa tahap ketiga ada ketentuannya, realisasi tahap satu dan dua minimal 50 persen outputnya atau realisasi fisiknya dan 70 persen realisasi keuangannya. Ada 21 desa ini belum memenuhi syarat minimal untuk ditransfer,” kata Kurniantoro, di kantornya Rabu (30/10/2019) siang.
Pihaknya tidak diam saja namun sudah berupaya untuk mempercepat serapan dana desa di 21 desa dengan menyurati kepala desa, memanggil pemerintah desa, bahkan sampai mendatangi langsung desanya. Tim menanyakan langsung berbagai persoalan rendahnya serapan anggaran
Dari hasil penelusuran, kata dia, terdapat desa yang sudah melaksanakan kegiatan fisik lebih dari 50%, namun laporannya di Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) belum diperbaharui, “Ada yang pekerjaan fisiknya sebenarnya sudah selesai tapi belum dibayar,” kata Kurniantoro.
Kurniantoro tidak menyebut 21 desa yang serapan anggaran dan kegiatannya masih rendah tersebut karena dikhawatirkan ada yang sudah memenuhi target namun laporannya belum diperbaharui di OM-SPAN.
Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Administrasi Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Suprianta menambahkan dana desa tahun ini terbesar adalah Desa Selopamioro sebesar Rp2,2 miliar dan terkecil Desa Imogiri Rp903 juta.
Besar kecilnya dana desa, kata Suprianta, terdapat sejumlah indikator yang mempengaruhi, di antaranya jumlah penduduk keseluruhan, jumlah penduduk miskin, indek desa membangun (IDM) atau ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi. “Tahun depan 2020 transferan dana desa tertinggi masih Desa Selopamioro dan terkecil masih Desa Imogiri,” kata dia.
Sementara total keseluruhan transferan dana desa untuk 75 desa di Bantul tahun ini sebesar Rp98,3 miliar. Suprianta mengatakan 2020 mendatang ada kenaikan transferan dana desa menjadi Rp106 miliar. Selain itu, tahun depan rencananya ada indikator penggunaan dana desa sehingga bagi desa yang serapan anggarannya tinggi akan mendapat penghargaan berupa tambahan transferan, sebaliknya bagi desa yang serapan anggarannya rendah bakal dikurangi dana desanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Penumpang KA Bandara YIA PSO mencapai 1,23 juta orang hingga Agustus 2026, naik 2,97% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Tim SAR masih mendalami temuan pelampung di wilayah Gunung Anak Krakatau yang diduga berkaitan dengan lima jurnalis hilang kontak.
UMKM Bantul, Injapan Corporation, telah delapan kali mengirim cabai beku ke Jepang dengan akumulasi transaksi mendekati Rp1 miliar.
Mulai Oktober 2026, warga Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening BRI untuk penyaluran bantuan pemerintah.
Kelok 23 Bantul akan diuji coba 14-20 September 2026. Bupati Bantul mengingatkan warga agar tidak menyerobot lahan untuk bangunan liar.