Warga Terdampak Proyek Rel Kereta Bandara Kulonprogo Tuntut Appraisal Ulang

Harianjogja.com, KULONPROGO--Ratusan warga terdampak pembangunan rel kereta api untuk akses ke Yogyakarta International Airport (YIA), di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, berharap tim pengadaan tanah meninjau ulang proses penghitungan aset atau biasa disebut appraisal.

Hal itu disampaikan warga dalam pertemuan dengan jajaran tim pengadaan lahan dari unsur Pemerintah Desa Kaligintung, di Balai Desa Kaligintung, Kamis (7/11/2019) pagi.

Wasiludin, 69, salah satu warga terdampak asal Dusun Girigondo, mengatakan warga meminta proses appraisal dapat diulang. Seluruh tahapan diharapkan bisa melibatkan warga sehingga mereka tahu apa saja yang masuk dalam penghitungan ganti rugi.

"Kami hanya minta proses itu diperbaharui dan ditinjau ulang mulai pengukuran sampai ke batas tanah mana saja yang digunakan," ungkapnya kepada awak media usai pertemuan, Kamis.

Di samping itu warga juga minta agar tahapan pengadaan lahan dilakukan secara berurutan. Tidak seperti pada Rabu (6/11/2019) lalu, yang mana warga diminta tim pengadaan lahan untuk setuju atau tidak terhadap ganti rugi yang diterima, sementara warga belum tahu jumlah kompensasi.

Pria yang juga menjadi Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kulonprogo ini mengungkapkan, jika proyek ini bukanlah program nasional, warga sebenarnya tidak mau menjual lahannya. Namun demikian kerelaan warga jangan dipermainkan. Terlebih proyek ini berkaitan dengan bisnis. Seharusnya tim pengadaan lahan dalam memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasaran.

Menurutnya harga yang disampaikan oleh tim apraisal jauh dari harga pasaran. Bahkan lahan yang bersebelahan saja berbeda harga meski sama-sama berada di tepi jalan. "Ini sangat jomplang, padahal sama-sama pekarangan deket jalan, tapi harganya beda," ujarnya.

Kepala Dusun Siwates, yang juga salah satu anggota tim pengadaan lahan, Ribut Yuwono mengatakan pihaknya sudah menampung seluruh aspirasi warga. Sesegera mungkin aspirasi itu disampaikan ke dinas terkait salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Nanti langsung kami sampaikan ke tim, warga juga minta ada pertemuan, tapi diwakilkan kami," kata pria yang juga termasuk warga terdampak ini.

Ribut menjelaskan permintaan soal appraisal ulang yang diajukan warga karena ada beberapa kegiatan ekonomi yang tidak masuk dalam perhitungan aset. Semisal usaha peternakan ayam dan pengepulan hasil pertanian cabai. "Warga ingin tahu apakah usaha ini bisa dihitung ganti ruginya atau tidak, nah besok ketika pertemuan baru bisa jelas," ujarnya.

Menyoal harga tanah, Ribut mengaku kompensasi yang ditawarkan tim pengadaan belum sesuai dengan kondisi pasar. Seperti lahan di tepi jalan yang hanya dihargai Rp1,3 juta per meter. Padahal lanjutnya transaksi penjualan terakhir jauh di atasnya, terlebih setelah ada bandara. Pun demikian dengan harga ganti rugi lahan sawah justru ada yang lebih murah dari lahan tanah pekarangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News