Advertisement
Pelaku Intoleransi Kebal Hukum, Bikin Kasus Pembubaran Ibadah Merajalela di Jogja
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Penegakan hukum yang lemah dinilai sebagai akar persoalan merebaknya intoleransi di DIY.
Hal itu diutarakan Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan merespons kasus pembubaran kegiatan ibadah umat Hindu di Pajangan, Bantul, Selasa (12/11/2019) lalu.
Advertisement
Halili mengungkapkan institusi pemerintah harusnya bekerja serius menangani praktik intoleransi, tapi faktanya tidak ditangani dengan serius. Penegakan hukum bagi pelaku tindak intoleransi tidak dilakukan. Selain itu tidak dibuat regulasi yang tegas mengatur kerukunan umat beragama.
Ia menilai praktik intoleransi di Jogja yang belum ada titik temunya disebabkan keberpihakan pemerintah yang tidak jelas. "Institusinya tidak ada, regulasi tidak memadai dan penegakan hukum tidak dilakukan," tegas dia.
Salah satu contoh kasus intoleransi yang mengandung unsur pidana ialah pembubaran sedekah laut. Aparat penegak hukum hingga kini tidak melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dampaknya adalah impunitas hukum maka akan terjadi lagi praktik intoleransi.
"Ke depannya akan ada masalah-masalah yang sama," katanya.
Akar masalah lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat soal toleransi beragama. Perlu adanya literasi untuk memberikan pemahaman ihwal adanya kelompok-kelompok minoritas di tengah masyarakat dan punya hak yang sama dalam hal ibadah. "Hal itu sudah diatur di Pasal 29 ayat 2 [perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama]," kata Halili kepada Harianjogja.com, Rabu (13/11/2019).
Halili mencontohkan Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah yang mempraktikkan perjumpaan lintas agama berdampak pada toleransi di masyarakat. "Di Salatiga pertemuan itu sangat intensif," jelas Halili.
Diakuinya, kemajemukan masyarakat Jogja juga menyisakan persoalan segregasi sosial yang tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
- Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
- Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
Advertisement
Advertisement
