Pedagang Malioboro Ajukan Banyak Tuntutan tentang Jalur Pedestrian, Ini Respons Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan sampai sekarang Pemerintah Kota Jogja terus mengkaji agar penerapan jalur pedestrian tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, kesulitan akses warga, dan menurunnya kunjungan wisatawan.

Pemerintah berencana menerapkan Malioboro bebas kendaraan bermotor secara penuh pada 2020. Sejauh ini, uji coba larangan kendaraan bermotor di Malioboro baru diterapkan saat Selasa Wage.

Masalah parkir, kata Heroe, memang menjadi persoalan bagi Kota Jogja, karena minimnya lahan. Pemerintah mulai tahun ini membuat cara lain, yakni membuat lahan parkir yang berjauhan dari Malioboro, yang kemudian disambung dengan Trans Jogja.

Cara ini telah diujicoba pada Sabtu dan Minggu (14-15/12/2019) lalu, dengan lahan parkir di timur Got Amongraga. Selama dua hari uji coba, lahan parkir mampu menampung sebanyak 122 bus. “Wisatawan diantar dengan Trans Jogja sampai Kepatihan. Ini untuk memberi kesempatan mereka jalan-jalan di Malioboro tanpa memacetkan lalu-lintas,” katanya di Balai Kota Jogja, Selasa (17/12/2019).

Pemerintah juga membuka kemungkinan penerapan jalur pedestrian hanya pada sore saja atau pada hari-hari tertentu.

“Akses untuk Hotel Mutiara mungkin nanti akan dibuatkan fasilitas khusus, lalu untuk warga jika perlu id card bisa diusahakan,” ujarnya.

Sekitar 60 pemilik toko di Malioboro mendatangi Kantor Wali Kota Jogja, Selasa. Mereka menyampaikan rasa gundah terkait dengan penataan Maliobro, khususunya rencana larangan kendaraan bermotor masuk Malioboro sehingga kawasan wisata tersebut sepenuhnya untuk pedestrian atau pejalan kaki.

Penasihat Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmadyani Yogyakarta (PPMAY), Sadanan Mulyono, mengatakan para pemilik toko resah dengan rencana penutupan Malioboro untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, ia menilai infrastruktur yang tersedia saaat ini belum mendukung. Lahan parkir masih terbatas. Jika wisatawan disuruh parkir di Abubakar Ali, minat untuk berbelanja di Malioboro akan berkurang.

“Sampai yang kami kehendaki terlaksana, kami tetap menolak pedestrian,” kata dia.

Menurut dia, Malioboro membutuhkan setidaknya enam lahan parkir. “Kalau memang tidak bisa, tidak usah dibikin jalur pedestrian, seperti biasa saja.”

Mereka juga khawatir pemberlakuan jalur pedestrian secara penuh di Malioboro akan menggerus okupansi hotel.

Pasalnya, kebanyakan tamu hotel membawa kendaraan pribadi dan parkir di dalam hotel. Sementara satu-satunya akses keluar dan masuk hotel hanya melalui Jalan Malioboro.

Jika pemerintah tetap ingin memberlakukan larangan kendaraan bermotor, pedagang berharap kebijakan itu tidak berlangsung sepanjang hari, tetapi hanya pada jam-jam tertentu. “Semisal sore sampai malam. Karena kalau pagi dan siang tidak ada orang jalan-jalan di Malioboro,” katanya.

PPMAY mempertanyakan visi Pemerintah Kota Jogja memoles Malioboro dalam 10 tahun ke depan.

“Apakah menjadi wisata belanja atau hiburan? Sebab keduanya tidak bisa dipaksakan. Jangan semua event dimasukkan Malioboro, karena kalau kebanyakan event akan mengganggu pelaku usaha. Begitu ada pawai, bisa dipastikan semua toko sepi. Kalaupun ada event, yang besar saja, tidak semua,” ujar Sadanan Mulyono.

Sadanan mengatakan, kesulitan keluar-masuk Malioboro selama uji coba juga dirasakan para pemilik toko dan warga yang tinggal di Malioboro. Ia menceritakan ada warga yang sudah tua dan hendak pergi ke rumah sakit terpaksa berjalan jauh dulu untuk bisa mengakses kendaraan.

Bahkan, ada penduduk yang hendak masuk Malioboro dengan menuntun sepeda motor dihalangi petugas. Mereka disuruh menunjukkan KTP. Masalahnya, tidak semua penghuni Malioboro ber-KTP Malioboro.

Sadanan meminta Pemkot bisa mengusahkan kartu khusus warga Malioboro agar mudah keluar dan masuk. Menurut dia, kesulitan keluar-masuk Malioboro selama uji coba juga dirasakan para pemilik toko dan warga yang tinggal di Malioboro. Bahkan, ada warga yang sudah tua dan hendak pergi ke rumah sakit terpaksa berjalan jauh dulu untuk bisa mengakses kendaraan.