Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Jalur pedestrian depan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Jogja, Senin (4/11/2019)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan sampai sekarang Pemerintah Kota Jogja terus mengkaji agar penerapan jalur pedestrian tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, kesulitan akses warga, dan menurunnya kunjungan wisatawan.
Pemerintah berencana menerapkan Malioboro bebas kendaraan bermotor secara penuh pada 2020. Sejauh ini, uji coba larangan kendaraan bermotor di Malioboro baru diterapkan saat Selasa Wage.
Masalah parkir, kata Heroe, memang menjadi persoalan bagi Kota Jogja, karena minimnya lahan. Pemerintah mulai tahun ini membuat cara lain, yakni membuat lahan parkir yang berjauhan dari Malioboro, yang kemudian disambung dengan Trans Jogja.
Cara ini telah diujicoba pada Sabtu dan Minggu (14-15/12/2019) lalu, dengan lahan parkir di timur Got Amongraga. Selama dua hari uji coba, lahan parkir mampu menampung sebanyak 122 bus. “Wisatawan diantar dengan Trans Jogja sampai Kepatihan. Ini untuk memberi kesempatan mereka jalan-jalan di Malioboro tanpa memacetkan lalu-lintas,” katanya di Balai Kota Jogja, Selasa (17/12/2019).
“Akses untuk Hotel Mutiara mungkin nanti akan dibuatkan fasilitas khusus, lalu untuk warga jika perlu id card bisa diusahakan,” ujarnya.
Sekitar 60 pemilik toko di Malioboro mendatangi Kantor Wali Kota Jogja, Selasa. Mereka menyampaikan rasa gundah terkait dengan penataan Maliobro, khususunya rencana larangan kendaraan bermotor masuk Malioboro sehingga kawasan wisata tersebut sepenuhnya untuk pedestrian atau pejalan kaki.
Penasihat Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmadyani Yogyakarta (PPMAY), Sadanan Mulyono, mengatakan para pemilik toko resah dengan rencana penutupan Malioboro untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, ia menilai infrastruktur yang tersedia saaat ini belum mendukung. Lahan parkir masih terbatas. Jika wisatawan disuruh parkir di Abubakar Ali, minat untuk berbelanja di Malioboro akan berkurang.
“Sampai yang kami kehendaki terlaksana, kami tetap menolak pedestrian,” kata dia.
Menurut dia, Malioboro membutuhkan setidaknya enam lahan parkir. “Kalau memang tidak bisa, tidak usah dibikin jalur pedestrian, seperti biasa saja.”
Mereka juga khawatir pemberlakuan jalur pedestrian secara penuh di Malioboro akan menggerus okupansi hotel.
Pasalnya, kebanyakan tamu hotel membawa kendaraan pribadi dan parkir di dalam hotel. Sementara satu-satunya akses keluar dan masuk hotel hanya melalui Jalan Malioboro.
Jika pemerintah tetap ingin memberlakukan larangan kendaraan bermotor, pedagang berharap kebijakan itu tidak berlangsung sepanjang hari, tetapi hanya pada jam-jam tertentu. “Semisal sore sampai malam. Karena kalau pagi dan siang tidak ada orang jalan-jalan di Malioboro,” katanya.
PPMAY mempertanyakan visi Pemerintah Kota Jogja memoles Malioboro dalam 10 tahun ke depan.
“Apakah menjadi wisata belanja atau hiburan? Sebab keduanya tidak bisa dipaksakan. Jangan semua event dimasukkan Malioboro, karena kalau kebanyakan event akan mengganggu pelaku usaha. Begitu ada pawai, bisa dipastikan semua toko sepi. Kalaupun ada event, yang besar saja, tidak semua,” ujar Sadanan Mulyono.
Sadanan mengatakan, kesulitan keluar-masuk Malioboro selama uji coba juga dirasakan para pemilik toko dan warga yang tinggal di Malioboro. Ia menceritakan ada warga yang sudah tua dan hendak pergi ke rumah sakit terpaksa berjalan jauh dulu untuk bisa mengakses kendaraan.
Bahkan, ada penduduk yang hendak masuk Malioboro dengan menuntun sepeda motor dihalangi petugas. Mereka disuruh menunjukkan KTP. Masalahnya, tidak semua penghuni Malioboro ber-KTP Malioboro.
Sadanan meminta Pemkot bisa mengusahkan kartu khusus warga Malioboro agar mudah keluar dan masuk. Menurut dia, kesulitan keluar-masuk Malioboro selama uji coba juga dirasakan para pemilik toko dan warga yang tinggal di Malioboro. Bahkan, ada warga yang sudah tua dan hendak pergi ke rumah sakit terpaksa berjalan jauh dulu untuk bisa mengakses kendaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
ASDP Ketapang mengoperasikan 27 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan sepanjang 8,5 km di Pelabuhan Ketapang.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2027 turun Rp11,4 triliun dari usulan awal menjadi Rp261,5 triliun.
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
MK memutus 20 permohonan uji materi UU siang ini, termasuk perkara UU Polri, Kesehatan, Perlindungan Konsumen, dan KUHP Nasional.
RI Peduli mewujudkan mimpi Mahesa, siswa SD Barunawati Semarang, memiliki sepeda untuk memudahkan perjalanan ke sekolah dan mengejar cita-cita