Jogja Masih Krisis Blangko KTP Elektronik

Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja - Desi Suryanto
04 Januari 2020 20:47 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sampai awal Januari ini pengadaan blangko KTP elektronik atau KTP-el dari Pemerintah Pusat belum terlaksana karena penganggaran belum selesai. Penerbitan surat keterangan (suket) sebagai ganti sementara KTP-el terus dilakukan Pemkot Jogja karena keterbatasan blangko.

Sejak Agustus lalu, stok blangko KTP-el di DIY sangat terbatas, yakni sekitar 500 keping per kota atau kabupaten setiap satu bulan. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Bram Prasetyo, menjelaskan sampai Jumat (3/1/2020) stok blangko sekitar 650 keping.

Karena keterbatasasan jumlah blangko, maka pemberian blangko hanya diprioritaskan untuk dua kategori, yakni pemula dan mendesak. “Mendesak salah satunya untuk mereka yang pergi keluar negeri, kan ada yang minta KTP. Atau berkaitan dengan pelayanan publik yang mau enggak mau harus diterbitkan [KTP-el],” katanya, Jumat lalu.

Disdukcapil Kota Jogja telah menerbitkan 2.850 suket sejak kiriman blangko dari Pusat tersendat. Masa berlaku suket yakni selama enam bulan. Jika masa berlaku telah habis tetapi blangko belum tersedia, warga bisa memperpanjang suket dengan mendatangi kantor kecamatan atau Kantor Disdukcapil untuk diterbitkan suket baru.

Ia memastikan suket bisa digunakan untuk kebutuhan pelayanan publik lantaran telah berkekuatan hukum. “Ada putusan MK [Mahkamah Konstitusi tentang suket sebagai pengganti KPT-el] dulu. Waktu persiapan pemilu yang lalu, dikhawatirkan yang tidak punya KTP-el tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Pembuatan suket mulai Kamis (2/1/2020) lalu juga telah dipermudah dengan cukup di kecamatan, karena sudah bisa menggunakan tanda tangan digital Kepala Disdukcapil. "Ini telah diatur dalam UU ITE. Untuk mempermudah dan mempercepat layanan," katanya.

Di Kota Jogja warga yang telah mengikuti perekaman data kependudukan sebesar 99,4%, dari total wajib KTP sekitar 314.000 jiwa. Sebenarnya kata dia, jika daerah punya cukup anggaran, bisa saja menerbitkan blangko sendiri. "Satu keping blangko Rp10.500, tapi harus izin dulu dengan Pusat," katanya.