Parah! Antrean Truk Sampah di TPST Piyungan Sampai Setengah Kilometer

Pembuangan sampah di TPST Piyungan, Bantul, Jumat (29/3/2019). - Harian Jogja/Desi Suryanto
05 Januari 2020 00:37 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL- Antrean truk sampah di jalur masuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan masih terjadi meski TPST tersebut kini sudah dikelola oleh Pemda DIY. Warga meminta Pemda DIY lebih serius mengelola TPST Piyungan.

Antrean truk sampah terjadi pada Jumat (3/1/2020) dan Sabtu (4/1/2020) pagi. “Antrean truk sampai sejauh sekitar 500 meter kemarin Jumat [dua hari lalu]. Kalau hari ini tadi [kemarin] tidak terlalu banyak hanya sampai sekitar 200 meteran antreannya,” kata juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, saat dihubungi Sabtu (4/1/2020).

Menurut Maryono antrean truk sampah terjadi karena area pembuangan hanya satu pintu di bagian timur TPST. Sampah-sampah tersebut juga hanya dibuang di pinggir jalan lalu didorong dengan alat berat, namun hanya sekitar lokasi pembuangan karena saking penuhnya sampah. Selain itu alat berat yang beroperasi, kata dia, hanya tiga unit.

Terlebih volume sampah pada musim liburan ini meningkat drastis. Ia memprediksi satu sampai dua pekan ke depan antrean truk sampah masih akan terjadi, terlebih musim hujan. Ia khawatir kondisi tersebut terus terjadi akan mengganggu masyarakat, “Akses masuk itu kan digunakan oleh masyarakat juga untuk aktivitas sehari-hari,” kata Maryono.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah TPST Piyungan Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan DIY, Fauzan Umar, sebelumnya mengatakan volume sampah yang masuk TPST Piyungan selama Desember lalu meningkat drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia mencatat volume sampah selama Desember mencapai 18.851 ton. Sementara pada November volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan 16.767 ton. Kenaikannya mencapai 2.083 ton atau 12,43%.

Fauzan tidak menampik adanya keterbatasan daya tampung TPST Piyungan. Pihaknya berencana untuk kerjasama dengan swasta untuk mengelola TPST Piyungan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha (KPBU), “Tapi ini masih dalam proses. Diperkirakan 2023 baru bisa beroperasi kerjasama pemerintah dan badan usaha itu. Sekarang proses perencanaan konsultan. Saat ini konsultan baru mendesain bagaimana tekhnologi maupun metodologi pelaksanaan nantinya. Masih tahap perencanaan masih jangka panjang.,” kata Fauzan kepada wartawan, Jumat lalu.