Ini Dia Proyek Pemkot yang Tetap Lanjut Meski Pandemi

Harianjogja.com, JOGJA—Dalam realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jogja untuk penanganan Covid-19, tidak semua pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja ditunda. Beberapa pekerjaan yang dinilai urgen tetap dilanjutkan.

Kepala Dinas PUPKP kota Jogja, Hari Setya Wacana, menjelaskan sejumlah pekerjaan yang dilanjutkan menggunakan APBD Kota Jogja adalah pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan. “Salah satunya pembangunan SDN Bangunrejo 2,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

SDN Bangunrejo 2 merupakan pekerjaan Bidang Bangunan yang semestinya sudah selesai akhir 2019. Akan tetapi lantaran terjadi permasalahan saat proses lelang, lelang pun dibatalkan, sedangkan bangunan sekolah sudah terlanjur dirobohkan.

Akibatnya siswa SDN Bangunrejo 2 harus menumpang di bangunan SDN Bangunrejo 1 dengan jadwal belajar siang hingga sore, bergantian dengan siswa SDN bangunrejo 1. Mulai Februari lalu, pembangunan SDN bangunrejo 2 dilanjutkan dan ditarget selesai dalam enam bulan.

Beberapa pekerjaan dengan APBD yang juga dilanjutkan diantaranya pemeliharaan saluran air hujan (SAH) di Kelurahan Sorosutan dan penerangan jalan di sekitar Kraton. “Penerangan jalan ini dalam rangka mendukung pembangkitan ekonomi pascapandemi [Covid-19],” kata dia.

Selain itu, pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Keistimewaan juga tetap dilanjutkan, di antaranya pembangunan pedestrian Jalan Sudirman sisi barat, pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Dahlan dan pemeliharaan SAH Jalan Kemasan di Kotagede.

Realokasi Anggaran

Adapun pekerjaan yang dihentikan yakni semua pekerjaan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp18,1 miliar dan sebagian pekerjaan dengan APBD senilai Rp104 miliar. Tahun ini, DPUPKP Kota Jogja memiliki total anggaran sebesar Rp242 miliar.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan dalam penanganan covid-19, pihaknya telah mengalokasikan dana tak terduga sebesar Rp50 miliar, yang digunakan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jarring pengaman sosial.

Di samping itu, dia juga telah merealokasi APBD tahap pertama sesesar Rp19 miliar. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan realokasi berikutnya dengan total anggaran sebesar Rp167 miliar. “Kami masih menunggu kepestian Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga jumlahnya bisa jadi bertambah,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News