Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Agus Jati Kumara, salah satu perajin batik kayu menunjukan karya di Sanggar Punokawan miliknya di Desa Wisata Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, beberapa waktu lalu./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL—Sejumlah sanggar kerajinan di Desa Wisata Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Bantul, mulai beroperasi. Mereka mulai memproduksi aneka kerajinan batik kayu setelah hampir tiga bulan vakum karena pandemi Covid-19.
Ketua Pengelola Desa Wisata Krebet, Agus Jati Kumara, mengatakan sanggar kerajinan yang sudah buka baru sebagian kecil, yakni 10 dari total 57 sanggar. Operasional sanggar juga baru sebatas memenuhi pemesanan lewat daring atau online sehingga belum massal.”Sebagian besar sanggar masih mati suri, sebagian kecil yang buka pemasaran online,” kata Agus, Kamis (11/6/2020).
Agus mengaku Desa Wisata Krebet langsung tutup total saat diumumkan adanya penularan Covid-19 pada pertengahan Maret lalu. Selain karena imbauan pemerintah, warga sekitar juga waswas karena saat itu banyak kunjungan wisatawan mancanegara.
Sampai saat ini, kata dia, secara resmi Desa Wisata Krebet belum buka. Hanya sebagian kecil sanggar yang menerima pesanan. Jumlah pekerja pun baru sedikit. Padahal hari-hari biasa sebelum adanya pandemi, jumlah pekerja bisa mencapai 350 orang dari 57 sanggar. Jumlah tersebut tidak termasuk pengelola wisata, pemandu, dan pelaku usaha kuliner.
Kini, sebagian besar warga yang semencara mencari pekerjaan lain sebisanya sambil menunggu kunjungan wisatawan normal dan pemesanan kerajinan kembali menggeliat. Agus juga menyatakan para perajin dan pengelola wisata siap menjalankan protokol kesehatan seandainya wisata sudah diperbolehkan buka kembali.
“Kalau sekedar tempat tempat cuci tangan dan makser kami sudah sediakan. Tapi protokol penerimaan tamu dan pelayanan wisatawan harus bagaimana ini kami belum ada dan masih menunggu dari dinas pariwisata,” ujar Agus.
Pemilik Sanggar Punokawan ini mengatakan kerugian yang diderita selama lebih pandemi ini bisa mencapai miliaran rupiah. Kerugian itu akumulasi tidak adanya pemesanan kerajinan, tidak ada kunjungan wisatawan, dan pelaku usaha kuliner yang tutup sementara. Namun ia tidak bisa menyebut angka pastinya.
Menurut dia saat ini 10 sanggar yang sudah buka juga pesenan masih terbatas. Ia sendiri terpaksa baru bisa mempekerjakan lima dari 10 orang di sanggarnya karena pesanan belum ramai.
Agus berharap penerapan new normal nanti diterapkan di banyak sektor terutama wisata dan pendidikan. Sebab menurutnya dua sektor itu selama ini yang meramaikan Desa Wisata Krebet. “Harapan nanti kalau new normal semuanya harus beriringan mulai dari sektor pendidikan sampai perkantoran. Untuk wisata edukasi di sini kunjungan wisata dari anak sekolah,” kata Agus.
Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul, Annihayah, sebelumnya mengatakan draf prosedur operasional wisata di masa new normal sudah disusun. Prosedur tersebut akan diuji coba terlebi dahulu yang direncakan pada pekan ini. pihaknya masih menunggu kepastian dari Dinas Pariwisata DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Basarnas mengerahkan seluruh unsur SAR di Kalteng mencari 64 korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 179 orang telah ditemukan.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.