Kedelai Tak Lagi Prioritas, Petani Gunungkidul Tanam Bermodal Sendiri
Petani Gunungkidul tak mendapat bantuan benih kedelai selama dua tahun. Budidaya tetap berjalan secara mandiri meski produktivitas rendah.
Ilustrasi pilkada-Harian Jogja
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--DPD Golkar Gunungkidul dan DPC PKB Gunungkidul serius untuk mengusung bakal pasangan calon Mayor Sunaryanto-Heri Susanto dalam pilkada tahun ini. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan bupati dan wakil bupati yang ditandatangani Kamis (16/7/2020) lalu.
Ketua DPC PKB Gunungkidul, Sutiyo mengatakan, pihaknya sudah siap mengusung calon untuk pilkada. Namun demikian, partainya tidak bisa mengusung calon sendiri sehingga memutuskan berkoalisi dengan Partai Golkar. “Sudah ada kesepakatan untuk mengusung calon bersama,” kata Sutiyo kepada Harianjogja.com, Kamis (23/7/2020).
Ia mengungkapkan calon yang diusung adalah pasangan Mayor Sunaryanto dengan pengawai di lingkup Kementerian Pertanian asal Kapanewon Ponjong, Heri Susanto. Menurut dia, untuk saat ini partainya masih menunggu rekomendasi dari DPP. “Masih proses dan kami mantab maju bersama Golkar,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Sekretaris DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho. Menurut dia, urusan koalisi untuk pilkada tidak masalah karena dengan PKB telah sepakat mengusung calon bersama. “Sudah pasti karena sudah ada tanda tangan hitam di atas putih untuk berkoalisi bersama,” katanya.
Heri mengungkapkan pemilihan calon yang diusung memiliki jalan berliku, khususnya untuk calon wakil bupati. Pasalnya, pada saat awal Mayor Sunaryanto akan dipasangkan dengan kader Golkar Martanti Soenar Dewi yang aktif di pengurusan DPD Jawa Timur. Meski demikian, komunikasi tidak berjalan lancar sehingga dipilihlah pengganti, yakni Heri Susanto. “Ada kesamaan karena keduanya berasal dari Ponjong,” kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul ini.
Menurut dia, peresmian mendukung pasangan ini tinggal menunggu rekomendasi dari DPP. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa turun,” katanya.
Masih Digoyang
Meski telah ada kesepakatan bersama antara Golkar dengan PKB untuk mengusung calon bersama, namun suara dari PKB masih diincar oleh Bapaslon Sutrisna Wibawa dengan Mahmud Ardi Widanto. Hal ini tidak lepas belum turunnya rekomendasi dari DPP sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi.
Bakal Calon Wakil Bupati Mahmud Ardi Widanto mengatakan, pihaknya masih terbuka untuk berkoalisi dalam pilkada. Salah satunya dengan PKB yang hingga sekarang belum ada rekomendasi resmi dari DPP. Terlebih lagi dari sisi relasi, Rektor UNY Sutrisna Wibawa memiliki kedekatan dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang merupakan salah satu kader dari PKB. “Jadi semua masih mungkin dan kalau PKB mau bergabung, maka kami terima,” katanya.
Meski demikian, lanjut Ardi, apabila PKB tidak jadi bergabung juga bukan jadi suatu masalah. hal ini dikarenakan koalisi yang dibangun sudah mencukupi untuk mengusung calon sendiri. “Kita sudah dapatkan rekomendasi dari PAN, PKS dan Demokrat. Sedangkan untuk Gerindra tinggal menunggu saja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Petani Gunungkidul tak mendapat bantuan benih kedelai selama dua tahun. Budidaya tetap berjalan secara mandiri meski produktivitas rendah.
Kebocoran amonia di sebuah pabrik di Kalasan mencemari saluran irigasi dengan kadar di atas baku mutu. Ikan, katak, dan kepiting sawah dilaporkan mati.
PBSI menarik Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari Australia Open 2026. Alasan resmi masih menunggu penjelasan pelatih.
Saham produsen chip AI di AS anjlok tajam hingga menghapus nilai pasar US$1,3 triliun. Nvidia, AMD, Micron, dan Broadcom menjadi yang paling terdampak.
Polres Pekalongan Kota bersama Pemkot Pekalongan memperkuat deteksi dini TBC dan program Cek Kesehatan Gratis untuk menekan penularan serta angka kematian akiba
Pemkab Kulonprogo mencairkan gaji ke-13 bagi 5.867 ASN dengan total anggaran Rp27,7 miliar. Pencairan dilakukan penuh sejak 4 Juni 2026.