Astrid Widayani Raih Penghargaan Darma Bakti di Hari Pramuka ke-65
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman sedang melakukan kajian kondisi penyebaran Covid-19 menyusul rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Hasil kajian tersebut akan menjadi landasan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sleman.
"Jadi sampai saat ini belum ada kebijakan baru terkait rencana pemberlakuan PSBB di Jakarta. Kami sedang lakukan kajian dulu mengenai kondisi Sleman saat ini," kata Joko, Minggu (13/9/2020).
BACA JUGA : Jakarta PSBB, Gunungkidul Tak Alami Lonjakan Pemudik
Pada masa awal PSBB lalu, Pemkab Sleman mengeluarkan sejumlah aturan di mana warga pendatang, pemudik hingga calon mahasiswa yang masuk ke wilayah Sleman harus melakukan tes cepat Covid-19 atau membawa surat keterangan bebas Covid-19.
Apakah ada kebijakan baru dari Pemkab atau tidak nanti akan diputuskan setelah Dinkes menyerahkan hasil kajian yang dilakukan. Di wilayah Sleman sendiri kasus baru Covid-19 terus mengalami peningkatan seiring dengan masifnya uji swab yang dilakukan oleh Dinkes.
"Hasil kajian akan kami sampaikan rencananya pada Selasa lusa. Segala bentuk kebijakannya nantinya akan disampaikan," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Sleman Shavitri Nurmaladewi. Menurutnya, terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 di Sleman akan memaksa Pemkab untuk lebih memperketat aturan yang sudah dikeluarkan. Tinggal bagaimana penegakan aturan tersebuat di lapangan.
BACA JUGA : Antisipasi Dampak PSBB Jakarta, Ini Langkah Pemkab Sleman
"Semua aturan diperketat pelaksanaannya. Karena di Sleman sebetulnya dari sisi aturan sudah ada semua, sejak dari kegiatan di masyarakat, ASN, dunia usaha, dan lainnya," kata Evie.
Beragam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemkab tersebut, katanya, bertujuan untuk menekan kasus baru agar penyebaran Covid-19 di wilayah Sleman tidak mengalami peningkatan.
"Pemkab sudah mengeluarkan Perbup No.37.1/2020 terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19," katanya.
Wajib Lapor
Disinggung soal antisipasi PSBB di Jakarta, Evie mengatakan hal itu masih menunggu keputusan dari Pemda DIY. Hanya saja, kata Evie, warga Sleman di luar daerah yang kembali ke Sleman tetap diwajibkan melaporkan kedatangannya ke Gugus Tugas Covid-19 tingkat Dusun.
"Untuk pembatasan wilayah, Pemkab Sleman mengikuti DIY. Karena semua koordinasi terpadu," katanya.
BACA JUGA : Jelang PSBB Jakarta, Pergerakan Penumpang di YIA Masih
Berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di Sleman per Minggu (13/9) terdapat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 29 kasus. Total jumlah warga Sleman yang dikonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 694 kasus. Lebih dari 465 merupakan kasus asimptomatik, 62 gejala ringan, 22 gejala sedang dan 125 gejala berat.
Dari jumlah tersebut, 480 kasus dinyatakan sembuh dan 15 kasus meninggal dunia. Untuk Sleman dari tempat tidur critical pasien Covid-19 tersisa satu, sementara non critical dari 22 kamar yang tersedia juga tersisa satu kamar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
Basarnas mengerahkan seluruh unsur SAR di Kalteng mencari 64 korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 179 orang telah ditemukan.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.