IKP Jadi Peringatan Bawaslu Meningkatkan Pengawasan

Ilustrasi. - Freepik

25 September 2020 13:37 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menyatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi early warning atau peringatan dini bagi semua pihak termasuk Bawaslu dalam meningkatkan pencegahan dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).

“IKP semacam early warning tapi hal ini belum tentu terjadi saat pelaksaan Pilkada 2020 nanti. Ini sekedar bisa sebagai acuan kaitannya untuk menetapkan strategi pengawasan yang perlu dipersiapkan,” kata Anggota Bawaslu Bantul, Supardi, saat dihubungi Kamis (24/9/2020).

Supardi mengatakan secara umum IKP di Bantul masuk level empat nasional dan rangking dua setelah Kabupaten Sleman. Namun jika dipetakan lebih detail, kata Supardi, Bantul menempati posisi pertama di DIY dari sisi kerawanan khusus Coronavirus Disease (Covid-19), yani 64,63. Selain itu paling tinggi kerawanannya juga dari sisi netralitas aparatur sipil negara dengan angka 77,33, dan terkait kerawanan hak pilih 70,44.

Sementara dimensi lainnya seperti gangguan keamanan, maladministrasi anggaran daerah, infrastruktur jaringan internet daerah, kampanye dan politik uang berada pada posisi kedua setelah Sleman, kemudian disusul Bantul dan Gunungkidul.

Pihaknya sudah mengantisipasi kerawanan-kerawanan tersebut, termasuk kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran selama tahapan hingga pemungutan suara pilkada.

Ketua Bawaslu Bantul menambahkan, langkah awal yang harus dipastikan adalah tidak terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, “Karena kami harus sepakat bahwa Pilkada Bantul jangan sampai ada kluster Covid-19 karena bisa mempengaruhi integritas proses,” kata Harlina.

Selama ini diakuinya dugaan pelanggaran lebih cenderung ke protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan pilakda. “Misalnya kegiatan umum yang dihadiri subjek calon dan relawan ada beberapa yang tidak taat protokol kesehatan,” ucap dia. Pihaknya sudah merekomendasikan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul.

Bawaslu juga sudah melakukan sosialisasi langsung dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati, relawan, partai politik pendukung maupun pengusung agar tidak melakukan pelanggaran baik protokol kesehatan, maupun isu strategis seperti politik uang, black campaign, konplik sosial antarpendukung, serta netralitas pihak-pihak yang diatur netralitasnya dalam undang-undang.

Selain itu juga kerja sama dengan lembaga terkait agar sama-sama punya kewajiban dan tanggung jawab agar bisa menerapkan yang jadi kewenangan masing-masing lembaga, seperti Ombudsman, Komisi ASN (KASN), Komisi Informasi (KI), Inspektorat, dan kepolisian.