Muncul Kasus di Kauman, Pemkot Klaim Tak Ada Intoleransi di Jogja Sejak 2019

Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
15 November 2020 18:07 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Berdasarkan catatan Setara Institute, intoleransi di DIY meningkat dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Pemkot Jogja mengklaim tidak terjadi konflik intoleransi di Kota Jojga, Ibukota Provinsi DIY, setidaknya sejak 2019.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Zeni, mengatakan beberapa potensi konflik intoleransi dapat diredam dengan dialog. “Saya kira 2019-2020 konflik yang berbasis SARA tidak terjadi,” ujarnya kepada Harian Jogja, Jumat (13/11/2020).

BACA JUGA: Kerumunan di Acara Habieb Rizieq, #IndonesiaTerserah Trending di Twitter

Pernyataan tersebut kurang cocok karena pada tahun ini, terdapat dua konflik keagamaan di Kota Jogja. Pada awal Maret 2020, pengajian Gus Muwafiq untuk memperingati Hari Lahir ke-94 NU di Masjid Gedhe Kauman ditolak. Belum lama ini, muncul pula insiden yang melibatkan Museum Sonobudoyo yang memasang ucapan selamat Natal.

Zeni menuturkan sejak 2019 lalu, ketika Pemda DIY menerbitkan Instruksi Gubernur No. 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, Kesbangpol Jogja telah melakukan banyak upaya preventif untuk menghindari intoleransi di masyarakat.

Beberapa upaya tersebut di antaranya membentuk Forum Pewaspadaan Dini Masyarakat (FPDM), yang bertugas mendeteksi dini dan mencegah potensi yang dinilai dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

BACA JUGA: Polisi Jaga Rumah Nikita Mirzani, Rizieq Bilang Begini Sambil Tertawa

FPDM tersebut telah terbentuk di 14 kecamatan, yang pada tahun ini akan ditindaklanjuti hingga tingkat kelurahan. Upaya lainnya yakni membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yang beranggotakan tokoh etnis dan  bertugas untuk memastikan keberagaman etnis di Kota Jogja terkelola dengan baik.

Ihwal ucapan selamat Natal di Museum Sonobudoyo, Zeni  menilai hal tersebut belum sampai menjadi konflik di masyarakat dan sudah bisa diselesaikan dengan dialog.

“Kejadiannya memang ada. FKUB [Forum Kerukunan Umat Beragama] mengedepankan dialog. Saya anggap kejadian itu tidak sampai menimbulkan konflik, karena sudah ada upaya pendekatan dialog,,” ungkapnya.

BACA JUGA: BPBD: Pencari Rumput di Lereng Merapi Harus Waspada!

Sebelumnya, Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan, mengatakan kasus intoleransi di DIY meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan jumlah kasus sebanyak 37 kasus. “Kalau melihat data dalam 12 tahun terakhir, DIY tidak masuk 10 besar, tapi ketika ditarik pada data lima tahun terakhir, DIY menempati posisi keenam,” ujarnya.

Adapun daerah dengan kasus intoleransi tertinggi di atas DIY selama lima tahun terakhir, yakni Jawa Barat sebanyak 162 kasus, DKI Jakarta sebanyak 113 kasus, Jawa Timur sebanyak 98 kasus, Jawa Tengah sebanyak 66 kasus dan Aceh sebanyak 65 kasus.