Realisasi BBM Jenis Solar di Sleman Capai 72 Persen & Premium 29 Persen

Kegiatan sosialisasi terkait distribusi bahan bakar minyak, Jumat (4/12/2020). - Ist.
05 Desember 2020 07:57 WIB Sunartono Sleman Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Realisasi pendistribusian bahan bakar minyak terutama untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Penugasan Khusus (JBPK) diperkirakan menurun akibat pandemi Covid-19. Realisasi solar di Sleman hingga November 2020 ini sebanyak 72%, padahal saat 2019 dalam sitiaso normal hingga over kuota sehingga pusat harus memberikan subisidi.

Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro menjelaskan penyaluran BBM di Sleman untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) solar pada 2019 kuota sebanyak 50.116 liter akan tetapi realisasinya mencapai 52.200 kiloliter atau sekiar 104% dari kuota yang disediakan. Sedangkan pada 2020 ini dari kuota 50.048 kiloliter hingga November 2020 baru terealisasi pendistribusiannya sebanyak 35.831 kiloliter atau sekitar 72%. Menurutnya realiasi di 2020 cenderung menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya penurunan pergeseran manusia dari satu tempat ke tempat lain.

BACA JUGA : KONSUMSI BBM DIY : Konsumsi Dexlite Baru 10 Kiloliter

“Padahal pada 2019 ini sampai terjadi over sekitar 4 persen dari kuota yang disediakan sehingga pusat harus menambah dengan memberikan subsidi sekitar 4 persen tersebut. Sedangkan pada 2020 ini di Sleman kuota solar 50.116 liter, hingga saat ini baru terealisasi 72 persen, mungkin pengaruh pandemi, artinya agak rendah,” ungkapnya dalam Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPH Migas di Sleman, Jumat (5/12/2020).

Ia menambahkan, khusus untuk Jenis BBM Penugasan Khusus (JBPK) atau premium pada 2019 kuota di Sleman sebanyak 50.164 kiloliter, realisasinya 47.866 kiloliter atau sekitar 98%. Kemudian untuk 2020 ini diberikan kuota 56.574 kiloliter namun baru terealisasi 16.512 kiloliter atau 29% hingga Oktober 2020. Menurutnya realisasi penyaluran premium mulai terkendali karena meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan BBM dengan research oktan number (RON) rendah.  

“JBKP premium ini luar biasa terkendali dan mulai ada pemahaman tentang JBKP ada peran pemerintah untuk memberikan kompensasi sehingga, kalau kompensasi besar maka akan membebankan fiskal negara. JBKP di Sleman itu hanya 98% 2019 tidak over, 2020 baru 29% premiumnya. Artinya sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat. Kalau premium RON-nya rendah hanya 88, itu menganggu mesin, kendaraan sekarang ini mestinya RON tinggi,” ujarnya.

BACA JUGA : Wisatawan ke Jogja Lebih Banyak Gunakan Jalur Darat

Selama pandemi Covid-19 pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap 45 SPBU di Sleman yang semuanya ada milik Pertamina. Terutama dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tetap lakukan pengawasan selama pandemi terutama untuk menjamin agar kebutuhan energi bisa sampai ke masyarakat, realisasi agak rendah karena mitra masih memperhitungkan pandemi. Kami lihat beberapa SPBU sudah terapkan protoKol kesehatan, cuci tangan, pengisi bahan bahan berjarak, ini diyakinkan agar distribusi berjalan sesuai protokol,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman berharap BPH Migas terus meningkatkan kapasitasnya untuk terus melakukan pengawasan guna memastikan energi dapat tersalurkan dengan baik ke warga DIY. Pertemuan secara langsung dengan warga dinilai sebagai salah satu langkah efektif untuk menyerap berbagai keluhan dari masyarakat.

“Kami tentunya memberikan dukungan agar BPH Migas bisa meningkatkan kinerjanya, termasuk mengembangkan SDM, agar bisa menjangkau pengawasan lebih luas,” katanya.

Adapun secara nasional realisasi solar hingga 22 November sebanyak 12,38 juta kiloliter dari total kuota 15,31 juta kiloliter atau sekitar 81%. Sedangkan untuk premium terealisasi sebanyak 7,80 juta kiloliter atau 71% dari kuota 11,00 juta kiloliter. Kemudian pendapatan negara bukan pajak (PNBK) secara nasional hingga November 2020 tercatat 892,7 miliar atau terealisasi 89% dari target Rp1 triliun.

“Kemudian untuk penetapan toll fee sudah sebanyak 63 ruas, penetapan harga gas untuk rumah tangga dengan harga lebih murah daripada gas LPG 3 kilogram sudah dilakukan di 57 kabupaten dan kota. Kami mengapresiasi BPH Migas,” ujarnya.