Antisipasi Politik Uang saat Pilkades, Pemuda Canden Dirikan Forum Peduli

Harianjogja.com, BANTUL - Sejumlah pemuda di Desa Canden, Jetis, Bantul mendirikan Forum Peduli Canden jelang digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, 27 Desember mendatang. Keberadaan forum ini diharapkan mampu meminimalisasi dan mengawasi adanya potensi politik uang saat Pilkades di tempat tersebut.

Relawan Forum Peduli Canden Lutfi Adi mengatakan saat ini ada 20 relawan yang tergabung dalam forum tersebut. Mereka telah mulai bekerja dan mengawasi kemungkinan adanya politik uang saat Pilkada, 9 Desember lalu.

Rencananya, relawan ini juga bekerja melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya politik uang saat Pilkades serentak di Canden.

Baca juga: Libur Akhir Tahun, Gunungkidul Tanpa Persiapan Khusus

“Kemarin sudah kami sebar di beberapa TPS saat Pilkada. Nanti [saat Pilkades] kami akan melakukan pengawasan yang sama,” katanya, Jumat (11/12/2020).

Selain akan turun dan melakukan pemantauan di tiap-tiap TPS, forum ini, lanjut Lutfi juga aktif memantau mengenai kemungkinan politik uang baik sebelum kampanye, saat kampanye maupun saat masa tenang oleh calon kepala desa.

Sebab, diakuinya dengan adanya tiga calon kepala desa, ada potensi terjadinya politik uang.

“Dan jika kami menemukan adanya indikasi tersebut, kami akan laporkan hal itu kepada pihak yang berwajib,” lanjutnya.

Sementara dukungan terhadap keberadaan Forum Peduli Canden disuarakan oleh Ketua Forum Pemantau Pilkada Bantul Bebas Politik Uang, Zahrowi. Ia berharap forum tersebut bisa memberikan pendidikan bebas politik uang kepada warga sekitar.

Selain itu, daerah lainnya bisa meniru apa yang dilakukan oleh Forum Peduli Canden dalam hal pengawasan terhadap kemungkinan adanya politik uang. “Kami harap ini bisa jadi role model ke depan untuk Bantul bebas politik uang,” harapnya.

Baca juga: Gubernur DIY Sri Sultan HB X Kukuhkan Lurah Kabupaten Bantul

Terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait dengan adanya dugaan politik uang jelang Pilkades.

Kendati demikian, Kurniantoro memastikan persoalan yang dihadapi saat Pilkades bisa diselesaikan dengan melibatkan panitia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. “Jika itu menyangkut suap menyuap [politik uang] maka dapat melibatkan pihak kepolisian karena sudah masuk dalam ranah pidana umum,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.