Polda DIY Dalami Dugaan Mafia Tanah di Sleman, Empat Saksi
Polda DIY memeriksa empat saksi dan menyurati BPN dalam penyelidikan dugaan mafia tanah yang menimpa ahli waris Komaridin di Sleman.
Wisatawan di Gembiraloka Zoo. /Harian Jogja- I Ketut Sawitra Mustika
Harianjogja.com, UMBULHARJO - Pariwisata sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jogja alami pukulan di masa pandemi. Kendati demikian, DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot Jogja agar bisa memunculkan inovasi yang mampu menjaga stabilitas PAD di tengah pandemi Covid-19.
Saran untuk pacu inovasi untuk stabilkan PAD disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto. Rifki berpandangan jika sebagian besar inovasi yang diluncurkan Pemkot Jogja masih berorientasi langsung dengan pelayanan publik.
BACA JUGA : Objek Wisata Kulonprogo Kian Diminati, Target PAD Terlampaui
"Sebaliknya, inovasi yang bersifat internal dalam upaya meningkatkan PAD masih belum terbangun. Adanya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menjadi momentum inovasi PAD," sebutnya Jumat (8/1/2021).
Besar harapan Rifki jika OPD yang bersinggungan dengan PAD ibaratnya tidak berlindung dibalik situasi pandemi. Malahan, Rifki menilai OPD harus terbiasa melakukan inovasi-inovasi kegiatan agar target PAD bisa tercapai.
"Pada tahun anggaran 2020 realisasi PAD memang bisa melampaui target. Sepuluh jenis pajak daerah sampai akhir tahun lalu di atas 100 persen, tetapi target itu hasil rasionalisasi dan jauh di bawah potensi," tegasnya.
Berangkat dari fakta itulah, Rifki menganggap perlu adanya optimalisasi pendapatan yang mampu menggantikan posisi pajak hotal dan restoran, dimana saat ini tengah mengalami penurunan. Namun optimalisasi yang dimaskdud Rifki bukan dengan cara menaikkan nilai pajak di sekto lainnya yang bisa berpotensi beban masyarakat. Melainkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak daerah.
BACA JUGA : Target PAD Sektor Pajak dan Pariwisata Diturunkan
"Keringanan pajak harus tetap diberikan, terutama bagi wajib pajak yang selama ini taat aturan. Tetapi jika ada celah kebocoran pajak daerah, itu harus dikejar," katanya.
Di sisi lain, Rifki berpendapat jika sistem pajak berbasis elektronik atau e-tax perlu digarap lebih serius. Menurutnya sistem tersebut dapat menekan celah kebocoran pajak sehingga target pajak selaras dengan potensi yang ada. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah dari sektor pajak maka manfaat yang bakal diterima masyarakt juga dapat semakin besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY memeriksa empat saksi dan menyurati BPN dalam penyelidikan dugaan mafia tanah yang menimpa ahli waris Komaridin di Sleman.
Bantuan air bersih sudah disalurkan ke delapan kapanewon di Gunungkidul. BPBD mengalokasikan 1.150 tangki untuk warga terdampak kekeringan.
Ratusan ikan gurame mati di Sleman akibat kualitas air kolam menurun selama musim kemarau. DP3 menyediakan vitamin gratis bagi pembudidaya.
KAI Bandara YIA membagikan merchandise kepada penumpang anak dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Stasiun Yogyakarta dan Stasiun YIA.
Sebanyak 113 SPPG di Bantul telah beroperasi untuk program MBG, sementara 22 unit lainnya masih belum berjalan karena berbagai kendala.
Lebih dari 40.000 kepesertaan BPJS Kesehatan di Gunungkidul kembali aktif setelah penonaktifan PBI akibat penerapan DTSEN.