Advertisement

Wali Kota Serahkan SPPT PBB dan SSPD

Media Digital
Jum'at, 29 Januari 2021 - 06:17 WIB
Maya Herawati
Wali Kota Serahkan SPPT PBB dan SSPD Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (tiga kanan) menyerahkan SPPT PBB kepada Lurah Suryatmajan di Grha Pandawa Bali Kota Jogja, Kamis (28/1). (Harian Jogja - Sirojul Khafid)

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA--Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2021 kepada lurah se-Kota Jogja. Selain SPPT PBB, Haryadi juga menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Haryadi menyatakan PBB merupakan representasi dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. PBB merupakan kewajiban masyarakat dan bukan iuran atau sukarela. Tapi ini suatu hal yang punya dasar perhitungan tertentu, sehingga dimungkinkan pula adanya pengurangan. Ini sesuatu yang terukur, tidak sukarela, ada dasar perhitungannya, kata Haryadi saat ditemui di sela-sela acara di Grha Pandawa Balai Kota Jogja pada Kamis (28/1).


Perhitungan ini juga terpengaruh oleh besar, kecil, dan letak suatu tanah atau bangunan. Bisa jadi tanah atau bangunan lebih kecil tapi nilai pajaknya tinggi. Ia juga menyebut bisa jadi tempat itu berada di kawasan dengan potensi ekonomi yang tinggi.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia


Haryadi mengimbau agar pemilik tanah atau bengunan mengoptimalisasi tanah dan bangunannya. Supaya mengoptimalkan fungsi ekonomi dari tanah tersebut, kami bilangnya tanah produktif, katanya.


Penyampaian SPPT PBB kepada lurah dilakukan lantaran mereka unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Setelah lurah menerima dan menyampaikan kepada wajib pajak, maka masyarakat bisa langsung membayar. Tidak usah menunggu sampai batas akhir penyampaian SPPT PBB. Yang bisa, mampu, laksanakan segera, kata Haryadi.
Dalam acara ini, Haryadi memberikan SPPT PBB secara simbolis kepada Lurah Patangpuluhan dan Suryatmajan. Kedua kalurahan tersebut memiliki masyarakat dengan kepatuhan tinggi membayar pajak tahun lalu.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jogja, Wasesa menjelaskan jumlah wajib pajak Kota Jogja tahun ini 95.782 orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya.


Wasesa menargetkan penerimaan PBB Kota Jogja 2021 sebesar 86%. Berdasarkan perubahan perhitungan PBB yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.10/2020, ada beberapa penurunan biaya pajak. Jadi dengan adanya perubahan perda, hampir 80.000-an [wajib pajak membayar biaya PBB yang] sama atau turun. Hampir semua turun, kecuali yang nilainya 50 miliar ke atas itu tetap, kata Wasesa.
Batas akhir pembayaran SPPT PBB yaitu 30 September 2021.

Ia menyebut ada beberapa evaluasi pada 2020, di antaranya banyak wajib pajak yang membayar menjelang jatuh tempo. Ada pula wajib pajak yang berdomisili di luar daerah. Selain itu, beberapa wajib pajak juga terpantau tidak tertib dalam pembayaran. (ADV)

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Pramuka Kwartir DIY Peduli Stunting

Pramuka Kwartir DIY Peduli Stunting

Jogjapolitan | 5 hours ago

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Apes, Ketua RT di Klaten Dibacok Warganya

News
| Senin, 26 September 2022, 15:37 WIB

Advertisement

alt

Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang

Wisata
| Minggu, 25 September 2022, 11:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement