Bertemu Bupati, Ini Permintaan Nelayan di Bantul

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Bantul menyampaikan beberapa aspirasi kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pada Rabu (17/3/2021) di Pantai Depok. - Harian Jogja/Catur Dwi Janati
18 Maret 2021 03:17 WIB Catur Dwi Janati Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Bantul menggelar temu aspirasi bersama Bupati Bantul. Dalam kegiatan ini sejumlah perwakilan nelayan menyampaikan aspirasinya, salah satunya meminta kembali dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ketua DPC HNSI Bantul, Suyanto menyampaikan memang seyogyanya Bantul itu memiliki dinas tersendiri terkait potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara sekarang ini hanya ikut di Dinas Pertanian dan Pangan Kelautan dan Perikanan.

"Kita tidak mengelak kita ini tidak terabaikan oleh dinas. Tapi sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa kalau memang ada dinas tersendiri akses itu bisa langsung," tegas Suyanto pada Rabu (17/3/2021) di Pantai Depok.

Baca juga: Mulai April, Tiap Keluarga di Sleman Bakal Didata

"Artinya secara perhatian teman-teman yang ada di kabupaten ini lebih terperhatikan dan tidak terbagi dengan bidang-bidang yang lain. Dulu pernah kita punya Dinas Kelautan dan Perikanan dan kala itu nelayan benar tersalurkan aspirasinya. Misalnya ada program ini langsung jadi enggak terpecah-pecah oleh bidang yang lain," tandasnya.

Suyanto merasa saat Dinas Kelautan dan Perikanan merger dengan Dinas Pertanian dan Pangan secara persentase bimbingan yang didapatkan kurang. "Sebenarnya ada [bimbingan] tapi secara persentase kita kurang. Karena semuanya harus dari bawah, dari bottom up, kita ngajukan baru nanti ada. Lain halnya dengan kalau ada dinas sendiri, ada dua arah di situ, kita ngajukan juga bisa kemudian program-program yang memang diprogramkan pemerintah itu ada," tukasnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyambut langsung aspirasi nelayan menyangkut perihal pemisahan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Halim secara tegas tak keberatan atas usulan Dinas Kelautan dan Perikanan berdiri sendiri. Akan tetapi perlu kajian dan asesmen serta melihat kaidah-kaidah aturan yang ada untuk mewujudkan aspirasi para nelayan.

Baca juga: Warga Piyungan Bantul Ubah Pembuangan Sampah Jadi Objek Wisata

"Pada prinsipnya saya tidak keberatan, hanya saja nanti perlu dilakukan sebuah perhitungan-perhitungan, asesmen, karena pembentukan SOTK itu memang harus berpedoman peraturan di atasnya yang harus dipedomani. Oleh karena itu, harapan [nelayan] ini harus menunggu kajian, apakah visibel, layak, atau belum. Jadi saya belum bisa langsung menjawab, karena harus dihitung berdasarkan asesmen yang objektif," tutur Halim.

Disebutkan Halim salah satu kajian menilik seberapa besar beban yang diusung Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya adalah nilai scoring kebutuhan untuk membuat satu dinas baru. "Coba nanti kita kaji sejauh mana urgensinya, bagi saya yang penting output-nya adalah kesejahteraan nelayan. Kalau pun dinas ini dibentuk harus bisa menjamin meningkatnya kesejahteraan nelayan kita," tandasnya.

"Secara prinsip saya setuju-setuju saja [dibentuk dinas baru] karena dengan demikian maka antara nelayan dengan dinas yang mengampu ini rentangnya jadi lebih pendek. Dan perhatian tentu juga akan berbeda. Kemudian alasan kedua kita punya 17 km pantai yang memiliki potensi ikan yang sangat besar, dan ini perlu penanganan yang serius. Yang terbukti menghasilkan kesejahteraan yang luar biasa. Beberapa alasan kenapa usulan ini sesungguhnya masuk akal, tapi nanti kita kaji," tegasnya.