Dewan Protes Ada Tes Mandiri Covid-19 di Bantul Difasilitasi Dana Publik
Ilustrasi pemeriksaan Covid-19. - ANTARA FOTO/Galih Pradipta Harianjogja.com, BANTUL--Komisi D DPRD Bantul memastikan akann meminta klarifikasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terkait dengan adanya aduan masyarakat mengenai praktik pemeriksaan Covid-19 secara mandiri dan berbayar dengan menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh APBD Bantul.
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait hal ini. Rencananya, besok [Senin, 10/5/2021] kami akan panggil Dinkes, untuk meminta klarifikasi,” kata Ketua Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko, Minggu (9/5/2021).
Menurut Miko-panggilan akrab Enggar Suryo Jatmiko, klarifikasi ini penting. Sebab, banyak warga yang tidak mengetahui terkait dengan keputusan dari Dinkes Bantul membuka pemeriksaan Covid-19 mandiri dan berbayar di puskesmas dan Labkesda Bantul. Apalagi, tarif yang dibebankan dinilai lebih tinggi daripada wilayah lainnya.
BACA JUGA: Pemerintah Larang Mudik, Penumpang KA Non-Mudik Naik 12,97 Persen
Terkait dengan harga yang dibebankan, Miko mengaku tidak mengetahui secara pasti. Hanya saja, laporan warga menyebutkan jika harga pemeriksaan Covid-19 mandiri di puskesmas dan Labkesda dinilai lebih tinggi dari wilayah lainnya.
“Untuk itu kami akan minta klarifikasi lebih dahulu. Sebab, fasilitas yang ada, seperti mobil PCR itu kan dibeli dengan uang APBD,” terang Miko.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budiraharja mengatakan penyediaan fasilitas pemeriksaan mandiri di puskesmas dan Labkesda Bantul sebagai antisipasi jika ada pemudik yang nekat balik ke Bantul.
“Untuk itu kami sediakan fasilitasnya,” kata Agus.
