Advertisement
Pukat UGM Desak Pengaktifan Kembali 75 Pegawai KPK
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pusat kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendesak pimpinan KPK untuk kembali mengaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mengatakan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan TWK tidak serta-merta menjadi dasar untuk pemecatan pada Senin (17/5/2021) lalu, pimpinan KPK harus segera mengembalikan tugas dan tanggung jawab 75 pegawai yang tidak lolos TWK.
Advertisement
BACA JUGA: Petani Gunungkidul Sedot Air Kali untuk Selamatkan Lahan Pertanian
Ia melihat diksi yang digunakan Presiden Jokowi bersayap. Ia mencontohkan pada bagian yang menyatakan TWK tidak semerta-merta menjadi dasar untuk pemberhentian 75 pegawai, namun TWK bisa dijadikan dasar untuk memberikan pendidijan kedinasan. "Tapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah di dalam pendidikan tersebut nanti juga ada mekanisme lolos atau tidak lolos pendidikan," katanya.
Meski demikian, menurutnya pernyataan Jokowi sangat jelas. Presiden memiliki pandangan kesamaan dengan mahkamah Konstitusi (MK). "Bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN [Aparatur Sipil Negara] tidak boleh merugikan pegawai KPK,” katanya.
Ia meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK turun tangan untuk mengaudit penyelenggaraan TWK. Dengan audit itu, diharapkan TWK tidak digunakan oleh siapa pun untuk menyingkirkan pegawai yang kritis.
Sebelumnya, Jokowi melalui Youtube Sekretariat Negara memberi pernyataan mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Menurutnya, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu. "Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Advertisement
Jalan 5 Kilometer Setiap Hari Jadi Persiapan Fisik Jemaah Calon Haji
Kisah Taufik, Pelopor Kuliner Bakso Ukuran Besar di Jogja
Wamensos Pastikan Sekolah Rakyat Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Selain Sebut Bukan Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN RI Klaim Tak Ada Aparatnya yang Terlibat dalam Kasus Mbah Tupon
Syarat dan Lokasi Perpanjangan SIM di Jogja Selama Mei 2025
BNPB Catat Dampak Cuaca Ekstrem Picu Bencana di DIY dan Bogor
Pasar Terban Jogja Disulap Jadi Rumah Pemotongan Hewan yang Modern dan Higienis
Tarif dan Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya, Cek di Sini
Advertisement
Siap-siap, Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman, Minggu 11 Mei 2025, Mulai Pukul 10.00 WIB
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Mahasiswi di Bantul Jadi Korban Penipuan Modus ATM, Uang Rp17,5 Juta Raib
- 100 Personel Satpol PP Dikerahkan untuk Membersihkan Sampah Liar di Bantul
- Merespons Upah Rendah Buruh, MPBI DIY Gelar Pasar Murah May Day
- Banjir dan Tembok Ambrol Diterjang Banjir, Penjaga Sekolah SD Bogem II di Sleman Diungsikan
- Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru Hari Ini, Minggu 11 Mei 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement
Advertisement
