Advertisement
Pukat UGM Desak Pengaktifan Kembali 75 Pegawai KPK
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pusat kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendesak pimpinan KPK untuk kembali mengaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mengatakan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan TWK tidak serta-merta menjadi dasar untuk pemecatan pada Senin (17/5/2021) lalu, pimpinan KPK harus segera mengembalikan tugas dan tanggung jawab 75 pegawai yang tidak lolos TWK.
Advertisement
BACA JUGA: Petani Gunungkidul Sedot Air Kali untuk Selamatkan Lahan Pertanian
Ia melihat diksi yang digunakan Presiden Jokowi bersayap. Ia mencontohkan pada bagian yang menyatakan TWK tidak semerta-merta menjadi dasar untuk pemberhentian 75 pegawai, namun TWK bisa dijadikan dasar untuk memberikan pendidijan kedinasan. "Tapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah di dalam pendidikan tersebut nanti juga ada mekanisme lolos atau tidak lolos pendidikan," katanya.
Meski demikian, menurutnya pernyataan Jokowi sangat jelas. Presiden memiliki pandangan kesamaan dengan mahkamah Konstitusi (MK). "Bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN [Aparatur Sipil Negara] tidak boleh merugikan pegawai KPK,” katanya.
Ia meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK turun tangan untuk mengaudit penyelenggaraan TWK. Dengan audit itu, diharapkan TWK tidak digunakan oleh siapa pun untuk menyingkirkan pegawai yang kritis.
Sebelumnya, Jokowi melalui Youtube Sekretariat Negara memberi pernyataan mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Menurutnya, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu. "Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Influenza Tipe A Muncul di Jogja, Dinkes Imbau Masyarakat Waspada
Terduga Pembunuh Wanita di Gamping Sleman Ditangkap di Magelang
Stunting di Jogja Turun, Wali Kota Targetkan di Bawah 10 Persen
Embarkasi Haji Kulonprogo Beroperasi 2026, Layani Jemaah DIY-Kedu
Advertisement
Ribuan Warga Antar Jenazah Raja Kasunanan Surakarta ke Imogiri
Pengisian Jabatan Kosong di Gunungkidul Tunggu Struktur Baru
38 Koperasi Desa Merah Putih di Bantul Bakal Menyuplai MBG
Warga Wirobrajan Nabung Lebaran lewat Bank Sampah
Dahan Pohon Munggur Patah Timpa Warung di Jalan Kusbini Jogja
Advertisement
Polres Kulonprogo Siagakan 350 Personel Hadapi Bencana
Lama Tinggal Wisatawan di Bantul Masih Fluktuatif
Warga Prambanan Ikut Abadikan Iring-iringan Jenazah PB XIII
Bantul Kirim 3 KK ke Poso Sulteng Desember 2025
Pelajar Meninggal Tabrak Gundukan Pasir di Jalan Paris Bantul
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com Rabu 5 November 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Kepastian Kontrak PPPK Paruh Waktu di Gunungkidul, Sekda Bilang Begini
- Soal Penyebab Kecelakaan Kereta di Prambanan, Begini Kata Kapolsek
- Prosesi Pemakaman PB XIII di Imogiri, Begini Persiapan Polda DIY
- Investasi Kereta Gantung Rp200 Miliar di Prambanan Jalan Terus
- Polisi Dalami Kasus Perempuan yang Meninggal Tak Wajar di Sleman
Advertisement
Advertisement
