KPU Bentuk Kader Pelopor Demokrasi di 3 Kalurahan

Harianjogja.com, BANTUL - Sejumlah kegiatan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul jelang Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan 25 kader pelopor demokrasi di masing-masing tiga kalurahan di Bantul. Adapun ketiga kalurahan yang disiapkan tersebut adalah Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Bangunharjo, dan Kalurahan Ngestiharjo.

Ketua Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bantul, Musnif Istiqomah mengatakan, dengan program desa pelopor demokrasi diharapkan pada Pemilu 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan di ketiga kalurahan tersebut.

BACA JUGA : Pemilu 2024, KPU Bantul Mulai Lakukan Pemutakhiran Data

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Adapun perekrutan kader pelopor demokrasi dilakukan oleh KPU Bantul bekerja sama dengan pemerintah kalurahan setempat dengan persyaratan yakni usia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 50 tahun. Selain itu, calon kader tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah kalurahan yang ditetapkan menjadi desa pelopor demokrasi.

“Dapat membaca dan menulis, dan peserta diutamakan dari warga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan,” kata Musnif, Minggu (20/6/2021).

Lebih lanjut Musnif mengungkapkan, nantinya kader pelopor demokrasi yang dibentuk ini akan mendapatkan pembekalan secara intensif. Materi yang akan diberikan berupa nilai-nilai demokrasi serta teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan akan ada keterlibatan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY serta Pemkab Bantul dalam pembentukan desa kader pelopor demokrasi.  Keterlibatan instansi terkait ini untuk menjamin dan memastikan program desa pelopor demokrasi dapat berlangsung berkesinambungan.

BACA JUGA : 3 Desa di Bantul Akan Dipilih Jadi Desa Pelopor Demokrasi 

“Kader pelopor demokrasi yang telah terbentuk ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk kader turunan berbasis dusun dan RT.

Didik menyatakan, ada komitmen dari Fisipol UMY untuk memberikan pendampingan desa pelopor demokrasi ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik serta kegiatan magang mahasiswa.

“Di samping, dari pemerintah kalurahan juga akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kader pelopor demokrasi salah satunya dengan memberikan dukungan fasilitasi koordinasi di tingkat kalurahan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News