Mau Level PPKM di Sleman Turun, Ini yang Harus Dilakukan

Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Rahmad
05 Agustus 2021 20:17 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Bila kasus penyebaran Covid-19 di wilayah DIY khususnya di Sleman masih meningkat, maka status PPKM Level 4 tidak akan turun. Bila masyarakat menginginkam penurunan level, maka Pemkab meminta agar semua pihak mematuhi ketentuan yang diintruksikan oleh pemerintah.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan status PPKM Level 4 untuk Sleman tidak akan turun jika penularan Covid-19 terus terjadi. "Pak Luhut [Menko Marves] menyampaikan, tidak mungkin penurunan leveling itu melompat, dari empat ke dua. Penurunan level tergantung dari kondisi penularan Covid-19 di daerah tersebut," kata Harda kepada Harian Jogja, Kamis (5/8/2021).

Kunci untuk menurunkan leveling PPKM, kata Harda, membutuhkan kerjasama semua pihak. Baik pemerintah dengan 3T (testing, tracing dan treatment) maupun masyarakat dengan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).

BACA JUGA: 17 Orang Tewas Disambar Petir Saat Menuju Pesta Pernikahan

"Butuh kerjasmaa antara pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya semua pelaku usaha. Kalau 3T maupun 5M ini dijalankan dengan baik, serius dan disiplin, insyaallah badai pasti berlalu," katanya.

Harda mengakui, penanganan pandemi Covid-19 dengan menekankan antara sektor kesehatan dan sektor ekonomi bagaikan dua mata pisau yang sama-sama tajam. Satu sisi sektor kesehatan merupakan hal utama namun di sisi lain menitikberatkan sektor kesehatan tentu membutuhkan dana.

"Kalau keduanya tidak berjalan, kami juga kelimpungan. Tidak bisa disiassti karena keduanya bagai mata pisau, tajam semua. Kalau penanganan kesehatan tidak cepat selesi, pandemi tidak selesai, maka kemampuan keuangan pemerintah juga akan kesulitan," ujarnya.

Oleh karenanya, kata Harda, solusi untuk dapat menurunkan leveling PPKM adalah dengan menerapkan prokes 5 M. Sebab, lanjut Harda, penyebaran virus Corona ini terjadi antarmanusia. Maka dari itu, kerumunan warga dihilangkan. Penyebaran virus Corona, lanjutnya, akibat terjadi mobilitas warga yang tinggi sehingga pemerintah membatasi mobilitas warga.

"Mobilitas warga kalau dihilangkan jelas tidak mungkin, makanya dibatasi dengan tetap menerapkan prokes. Warga harus mencari nafkah. Nah, disini masalahnya, mau tidak mereka disiplin menerapkan prokes?" katanya.

Diakui Harda, masih ada sejumlah warga yang tidak mempercayai virus Corona ini dan menganggap enteng pandemi. Dia berharap, ada keterlibatan dan tanggungjawab publik untuk ikut mengedukasi dan mengawasi pasien Covid-19 yang "berkeluyuran" dan tidak melaksanakan isolasi mandiri.

"Di luar negeri, saat ini kasus Covid-19 kembali booming. Kurang disiplin apa warga Singapura? Kalau ada yang tidak disiplin prokes ya penularan antar komunitas akan terus terjadi dan level PPKM Sleman tidak akan turun," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Arip Pramana mengatakan sebelum perpanjangan PPKM Level 4 mobilitas masyarakat sudah dapat ditekan hingga 30-31%. Namun setelah adanya pelonggaran hingga 9 Agustus nanti, pihaknya belum mengukur kembali angka mobilitas warga. "Sabtu (7/8) kami akan lakukan pengukuran lagi," tandasnya.

Meski begitu, katanya, langkah penyekatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah penularan Covid-19 yang masih cukup tinggi di Sleman terus dilakukan. Saat ini jumlah titik yang dilakukan penyekatan di Sleman masih sama seperti sebelumnya.

Selain di wilayah perbatasan baik di Prambanan maupun Tempel, penyekatan jalan tetap dilakukan di sejumlah persimpangan. Mulai persimpangan Jalan Kaliurang, Gejayan, Seturan dan Janti hingga UIN Sunan Kalijaga. "Data 1-3 Agustus jumlah kendaraan yang diputar balik sepeda motor 2.242 unit, mobil 8.542 unit, bus 190 unit dan kendaraan barang 187 unit," katanya.