Serapan Pupuk Bersubsidi di Bantul Rendah, Ini Datanya

Harianjogja.com, BANTUL- Serapan pupuk bersubsidi di Bantul masih rendah. Alhasil, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul agar rendahnya serapan pupuk ini tidak berdampak pada produktivitas pertanian.

Kepala Bidang Sarana Prasana dan Penyuluhan DP2KP Bantul Arifin Hartanto mengatakan berdasarkan data yang ada di pihaknya, serapan pupuk bersubidi di Bumi Projotamansari hingga 31 Agustus 2021 baru mencapai 30 persen.

Di mana, dari alokasi 9.901, 27 ton Urea, baru terealisasi 3.744, 59 ton. Sedangkan untuk SP-36 dari alokasi 295,69 ton, baru terealisasi 48,76 ton. Untuk pupuk ZA, dari alokasi 798,91 ton, baru terealisasi sebanyak 83, 24 ton. Sedangkan untuk NPK, dari 5.094 ton, baru terealisasi 3.458,85 ton.

"Selain itu, serapan di tiap kapanewon juga belum merata. Sehingga kemarin kami mulai melakukan pemerataan pupuk di 17 kapanewon yang ada. Harapannya, agar serapannya di tiap kapanewon bisa lebih baik," katanya, Senin (13/9/2021).

BACA JUGA: Belum Puas, Korut Kembali Uji Coba Rudal Jelajah Jarak Jauh

Menurut Arifin, pemerataan pupuk yang dilakukannya juga didasarkan kepada rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) agar produktivitas lahan pertanian terjaga.

Berdasarkan rekomendasi dari Balitbangtan ada penurunan dosis penyaluran pupuk bersubsidi di tiap hektare. Khusus untuk Urea yang digunakan pada lahan padi, dari 300 kilogram per hektare, turun menjadi 200 kilogram per hektare.

Diakuinya, adanya perbedaan rekomendasi pemupukan dari tahun lalu membuat sebagian petani kaget. Meski begitu, hal itu bisa menjadi sarana edukasi karena menggunakan pupuk urea berlebihan. Mengingat dampaknya pada unsur yang terkandung dalam tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan.

"Namun jika petani merasa belum tercukupi kebutuhan pupuknya, kekurangan bisa didapat dari pupuk nonsubsidi," katanya.

Adapun untuk penyaluran pupuk bersubsidi, Arifin memastikan sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi adalah yang menggunakan kartu tani.

DP2KP, lanjut Arifin sejauh ini mencatat jumlah penggunaan program kartu tani di wilayahnya belum maksimal. Dari 49.257 petani terverifikasi, hingga Februari, ada 1.206 kartu tani belum terdistribusi. Artinya hanya ada 48.051 kartu tani yang telah terdistribusi. Arifin menyatakan, rendahnya penggunaan kartu tani karena beberapa kartu mengalami masalah kuota kosong dan data yang reject.

“Selain itu, kartu juga belum dipakai karena kebutuhan akan pupuk berbeda-beda,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.