Kemiskinan & Pengangguran Masih Menjadi Tantangan di Bantul

Ilustrasi - Freepik
31 Desember 2021 08:57 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Masalah kemiskinan dan tingginya angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diatasi oleh Pemkab Bantul. Pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas di semua sektor tak boleh menjadi alasan bagi Pemkab untuk berpangku tangan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul yang dirilis Selasa (28/12), angka kemiskinan dan pengangguran di Bumi Projotamansari terus meningkat selama dua tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin di Bantul pada 2021 tercatat sebanyak 146.098 jiwa atau 14,04% dari total jumlah penduduk.

Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul, jumlah penduduk di Bantul pada semester pertama 2021 sebanyak 955.807 jiwa. Adapun angka garis kemiskinan 2021 sebanyak 406.613 jiwa. Jumlah penduduk miskin maupun penduduk garis kemiskinan ini meningkat dibanding 2020, di mana jumlah penduduk miskin sebanyak 138.066 jiwa atau 13,50%, sementara garis kemiskinan 405.613 jiwa.

Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Bantul, Yuni Pamungkas membenarkan data kemiskinan dan garis kemiskinan yang dirilis BPS. Menurut dia, data tersebut merupakan data publik yang bisa diakses masyarakat.

Dijelaskan Yuni, jumlah penduduk miskin merupakan jumlah orang, sementara garis kemiskinan adalah batasan pengeluaran Rp400.000 per kapita per bulan per anggota keluarga. “Jika anggota keluarga ada empat sampai lima orang, maka tinggal dikalikan Rp400.000 per kapita per bulan,” kata Yuni saat ditemui, Selasa (28/12).

Pengangguran Meningkat

Selain angka kemiskinan, angka kemiskinan di Bantul selama dua tahun terakhir juga meningkat. Berdasar data Disnakertrans Bantul, angka pengangguran terbuka pada 2021 sebanyak 24.000 orang, meningkat dibanding 2020 lalu yang hanya 17.000 orang.

Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan meningkatnya angka pengangguran terjadi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak pekerja di sektor formal atau perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun merumahkan karyawannya. Menurut dia, data pengangguran tersebut belum termasuk pekerja yang ada di perusahaan kecil yang tidak ada kewajiban untuk melapor.

Sementara, jumlah perusahaan yang wajib lapor di Bantul ada 1.176 perusahaan. Untuk mengurangi angka pengangguran Disnakertran menyiapkan berbagai upaya di antaranya melalui program padat karya, pelatihan keahlian di Balai Latihan Kerja (BLK), Mobil Training Unit (MTU), dan mengarahkan untuk berwira usaha melalui pendampingan Disnakertrans. “Harapannya di 2022 mendatang angka pengangguran bisa menurun,” ujar Istirul.

Pembangunan Desa

Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo tidak menampik jika angka kemiskinan dan pengangguran di Bantul selama dua tahun terakhir meningkat. Salah satu alasannya karena pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas perekonomian di masyarakat. “Kami mengakui semenjak munculnya pandemi Covid-19 ini salah satu dampaknya adalah naiknya angka kemiskinan dan pengangguran. Selama pandemi, para pelaku UMKM, pelaku wisata dan karyawan sektor pariwisata tak bisa beraktivitas,” kata Joko.

Salah satu solusi yang dilakukan Pemkab untuk menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran yakni dengan memaksimalkan pembangunan di tingkat desa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.104/2021. Dalam Perpres ini salah satu upaya pemulihan perekonomian masyarakat di perdesaaan yakni dengan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) yang bersumber dari dana desa sebanyak 40% untuk bantuan lansung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dengan kategori terdampak Covid-19.

Sasaran masyarakat penerima BLT dampak Covid-19 yakni di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

“Solusi yang lain yakni sebanyak 20 persen APBKal diarahkan untuk ketahanan pangan baik hewani dan nabati, sehingga terjadi simbiosis masyarakat penerima BLT dan program ketahanan pangan,” ujar Joko. Sedangkan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 dialokasikan 8% dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Tak hanya mengandalkan APBKal, Pemkab juga terus berupaya mendorong sejumlah program pemulihan ekonomi pada 2022. Joko menyatakan jajarannya sudah menganggarkan bantuan Rp50 juta per padukuhan di seluruh Bantul yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Kolaborasi ini jika dikonsep dengan baik harapannya persoalan kemiskinan bisa diselesaikan,” katanya.

Untuk mendorong pembangunan di perdesaan, Joko mengatakan Pemkab siap memberikan penghargaan kepada kalurahan yang berprestasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan maupun outcome. Nantinya, kalurahan yang berprestasi bakal mendapatkan hadiah Rp300 juta. Penghargaan tersebut diberikan agar kalurahan termotivasi dalam membuat program untuk pemulihan ekonomi.