Advertisement

Peneliti UGM:  Proyek Tambang di Wadas Tidak Transparan dan Nonpartisipatif

Sunartono
Minggu, 20 Maret 2022 - 18:17 WIB
Bhekti Suryani
Peneliti UGM:  Proyek Tambang di Wadas Tidak Transparan dan Nonpartisipatif Sejumlah pakar membahas konflik Wadas dalam Seminar bertajuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat yang Mensejahterakan Lingkungan Hidup di UC UGM, Sabtu (19/3/2022). - Ist.

Advertisement

Harianjogja.com. JOGJA--Sejumlah pakar dan akademisi melihat belum adanya keterbukaan informasi yang disampaikan ke masyarakat terkait proyek tambang batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener. Isu ini kembali dibahas dengan menghadirkan sejumlah pakar dalam seminar bertajuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat yang Mensejahterakan Lingkungan Hidup di UC UGM, Sabtu (19/3/2022). 

Pertemuan ilmiah itu dengan narasumber Peneliti & Dosen Fisipol UGM Hakimul Ikhwan, kemudian Anggri Setiawan dari Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi UGM dan praktisi hukum Retna Susanti.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

Dalam kesempatan itu Hakimul Ikhwan menilai proyek Wadas yang berdampak pada konflik, kurang dikemas dengan baik dan tanpa transparansi. Padahal setiap program untuk bisa berkelanjutan maka harus ada dukungan masyarakat. Selain itu sesuai dengan ketentuan PBB bahwa setiap pembangunan sebaiknya menghindari konflik dengan menekankan perdamaian.

BACA JUGA: MotoGP Mandalika : Mario Aji Finis di Posisi ke-14 

“Di Indonesia harus ada pendekatan partisipatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kami melihat konflik di Wadas ini ada miskomunikasi. Program tidak diterapkan dengan baik dan tanpa transparansi,”katanya.

Ia mengatakan persoalan Wadas tidak hanya terbatas pada penambangan andesit secara umum, akan tetapi pembangunan secara luas dan keterkaitan dengan kawasan sekitar. “Termasuk ada proyek bendungan, kebutuhan air untuk irigasi hingga pembangunan di kawasan tersebut,” ujarnya.

Praktisi Hukum Retna Susanti menilai pemerintah kurang memiliki keterbukaan informasi terkait proyek Wadas. Akibatnya warga tidak banyak mendapatkan informasi sehingga terkait proyek Bendungan Bener sehingga menimbulkan konflik. Tak diketahui secara pasti alasan pemerintah kurang terbuka dengan proyek ini.  

“Padahal sesuai hukum kebijakan publik, mestinya pemerintah melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan warga yang menjadi korban,” ujarnya.

Advertisement

Ia menambahkan, seharusnya informasi diberikan secara terbuka dengan mengedepankan komunikasi. Tanpa ada keterbukaan maka informasi yang tidak tersampaikan dengan baik akan menimbulkan konflik.

“Pemerintah sebaiknya perlu mengurangi kebijakan bersifat birokratis dengan penyelesaian selalu pendekatan ekonomi. Masyarakat harus dilibatkan dan terbuka dengan pendekatan sosial, budaya. Saya kira ini berlaku dalam hal kebijakan apa pun yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

 

Advertisement

 

 

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Awan Panas Semeru Masih Keluar, BPBD Lumajang Tetapkan Masa Tanggap Darurat 14 Hari

News
| Senin, 05 Desember 2022, 22:07 WIB

Advertisement

alt

Jangan Sampai Salah, Hotel 26 Lantai di China Ini Khusus untuk Babi

Wisata
| Minggu, 04 Desember 2022, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement