Nilai Pemerintah Tak Peka, Ribuan Mahasiswa DIY Unjuk Rasa di Titik Nol

Harianjogja.com, JOGJA--Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus berunjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer, Jogja, Senin (11/4/2022). Setidaknya, ada tujuh tuntutan yang mereka suarakan, salah satunya mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin mencekik masyarakat.

Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi ekstra kampus di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

BACA JUGA: ARPI Ikut Gelar Demo di Jogja, Ini Tuntutannya

Massa aksi yang juga membawa poster dengan sejumlah tuntutan meminta kepada pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden; menolak kenaikan harga bahan pokok; kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11%; menuntaskan kasus klithih; dan menyetop komersialisasi pendidikan.

Ketua HMI Cabang Jogja, Anas Kurniawan mengatakan, aksi itu dilatarbelakangi oleh fenomena elite politik yang belakangan gencar mengeluarkan wacana penundaan Pemilu dan memperpanjang jabatan Presiden. Menurutnya hal itu jelas mengangkangi reformasi dan menyalahi aturan perundangan-undangan.

"Karena kita tahu sebelum reformasi itu 32 tahun Orde Baru berkuasa di Indonesia dan pemerintahan berubah menjadi tirani dan kita tidak mau menjadi seperti itu," katanya.

BACA JUGA: Kronologi Ade Armando Babak Belur Dihajar Massa & Nyaris Ditelanjangi di Depan Gedung DPR

Sementara untuk masalah pemindahan IKN, pihaknya meminta agar kebijakan itu ditunda. Sebab, mahasiswa menilai saat ini Indonesia tengah mengalami keterpurukan ekonomi dan pemindahan IKN tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Di saat ekonomi terpuruk, pemindahan IKN tidak seharusnya dilakukan itu kontra dengan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk," kata dia.

Di sisi lain, kenaikan PPN senilai 11%, menurutnya bakal berdampak pula kepada sejumlah harga barang yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dia menyebut, kebijakan ini sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih susah akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau tuntutan tidak dikabulkan kami akan audiensi dengan pemerintah dan akan ada gerakan susulan. Karena ini berkaitan dengan perut masyarakat dan kebutuhan utama rakyat. Kalau pemerintah tidak peka terhadap itu terlalu sekali," ucap Anas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News