Advertisement

Proyek Infrastruktur Masif, Ruang Hidup Warga Marjinal di DIY-Jateng Terancam

Yosef Leon
Senin, 30 Mei 2022 - 18:57 WIB
Bhekti Suryani
Proyek Infrastruktur Masif, Ruang Hidup Warga Marjinal di DIY-Jateng Terancam Suasana serah terima serah jabatan Direktur LBH Jogja sekaligus penyampaian catatan akhir tahun, Senin (30/5/2022)-Harian Jogja - Yosef Leon

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja memproyeksikan dengan ditetapkannya wilayah DIY dan Jawa Tengah sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) akan merenggut hak dan ruang hidup masyarakat di wilayah itu. Hal ini disebabkan oleh masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata.

Direktur LBH Jogja, Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah Pusat untuk menunjang kawasan pariwisata di wilayah Jateng bagian selatan dan juga DIY. Sedikit diantaranya yakni Bendungan Bener, Purworejo; Bandara YIA, Tol Jogja-Bawen dan Tol Jogja-Solo.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

"Kami melihat di daerah DIY dan Jateng bagian selatan akan ada pembangunan masif setelah ditetapkan wilayah itu menjadi KSPN. Untuk mendukung itu tentu akan semakin masif pembangunan infrastruktur yang berpotensi merenggut hak rakyat. Ruang hidup bagi masyarakat akan direbut," kata Julian dalam catatan akhir tahun LBH Jogja, Senin (30/5/2022).

BACA JUGA: Polisi Periksa 11 Saksi Kasus Pelajar SMP Asal Sleman yang Tewas Dianiaya di Bumijo

Julian yang terpilih menggantikan Yogi Zul Fadhli sebagai Direktur LBH Jogja periode 2022-2026 menyebut, pihaknya akan fokus pada empat program prioritas selama empat tahun ke depan. Selain konsolidasi organisasi dengan memperkuat advokasi kepada masyarakat marjinal, pihaknya juga akan fokus pada pengawasan terhadap agenda ekonomi politik oligarki beberapa tahun ke depan di wilayah DIY dan Jateng bagian selatan.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari ditetapkannya wilayah tersebut sebagai KSPN oleh pemerintah pusat. Sehingga, hak rakyat akan berpotensi direnggut dengan memanfaatkan sistem feodal dan supremasi hukum yang lemah. "Kami melihat bahwa menguatnya agenda ekonomi politik oligarki yang itu mengarah pada pembangunan infrastruktur pariwisata," jelas dia.

Catatan yang ketiga yakni berkaitan dengan periode pergantian kekuasaan atau tahun politik di 2024 mendatang. Pihaknya menilai bahwa transisi politik juga akan membuat akses masyarakat banyak tidak berubah. Masyarakat rentan dan marjinal akan semakin dipersempit aksesnya terhadap ruang hidup dan haknya.

"Indikatornya sudah banyak bisa kita lihat lewat UU Ciptaker, UU KPK dan UU Minerba. Tidak ada pelibatan masyarakat dalam menyusun UU itu," katanya.

Advertisement

Yang terakhir adalah berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perusakan lingkungan di wilayah DIY dan Jateng bagian selatan yang akan berdampak pada kualitas hidup warga. Hal ini tentu akan mengakibatkan intensitas bencana iklim meningkat. "Kualitas hidup warga akan terancam," ungkap Julian.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Berita Pilihan

Advertisement

alt

4 Negara di Asia Tenggara Akan Klaim Kebaya ke UNESCO, Kok Bisa?

News
| Sabtu, 26 November 2022, 18:17 WIB

Advertisement

alt

Unik! Hindari Bajak Laut, Rumah di Pulau Ini Dibangun di Bawah Batu Raksasa

Wisata
| Sabtu, 26 November 2022, 17:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement