Sekolah di Kulonprogo Kekurangan Murid, Kebanyakan di Kawasan Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sejumlah sekolah di Kulonprogo, baik tingkat SD maupun SMP masih kekurangan siswa pada PPDB tahun ini.

Pada jenjang SMP, sekolah kekurangan murid banyak terjadi di kawasan perbukitan. Sementara di jenjang SD, opsi regrouping menjadi salah satu pertimbangan untuk mengatasi persoalan tersebut. 

BACA JUGA: Ratusan Tukik Dilepaskan di Pantai Bugel

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Arif Prastowo menerangkan ada beberapa SMP yang kuota siswanya tidak terpenuhi pada PPDB tahun ini. Sejumlah sekolah yang kuotanya belum penuh tersebut tersebar di Girimulyo, Samigaluh hingga Kokap. Dari empat jalur PPDB yakni afirmasi, zonasi, prestasi dan perpindahan tugas, jalur zonasi menjadi jalur yang kuotanya tidak terpenuhi.

Total ada tujuh SMP yang kekurangan murid, tiga sekolah ada di Kapanewon Girimulyo, dua sekolah ada di Samigaluh, satu sekolah di Kokap dan satu sekolah lainnya di Pengasih. "Karena jumlah lulusan SD kelas enam yang lulus itu di beberapa tempat, yang saya sebut tadi itu memang lebih sedikit dari kuotanya," terangnya kuota pada Minggu (26/6).

Selain di tiga kecamatan itu, kuota siswa SMP disebutkan Arif terpenuhi semuanya. Bahkan banyak sekolah yang sampai menolak pendaftar karena pendaftarnya melebihi jumlah kuota.

"Tapi untuk daerah daerah yang ada di beberapa kecamatan tadi itu, di beberapa sekolah terjadi kekurangan murid. Artinya kursi yang tersedia itu tidak terisi penuh," tandasnya.

Meski banyak sekolah yang kuotanya sisa, menurut Arif hal itu tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pasalnya kekurangan siswa di sejumlah SMP tadi tidak terlalu banyak, yakni tidak lebih dari separuh yang kosong.

"Sehingga tetap bisa dilakukan pembelajaran dengan normal ya untuk yang SMP ini, meskipun tidak terpenuhi di beberapa sekolah terutama sekolah-sekolah yang terpencil tadi," terangnya.

BACA JUGA: Terdesak Biaya Pengobatan Istri, Warga Kulonprogo Nekat Curi Mesin Giling 

Pada jalur perpindahan tugas, Arif menerangkan ada beberapa sekolah yang tidak terpakai kuotanya. Walaupun jumlah kuota jalur tersebut hanya sedikit, sesuai ketentuan bila jalur perpindahan tugas tidak terpenuhi, maka kuotanya akan langsung dilimpahkan ke jalur zonasi. "Jadi ada tambah. Tambah kuota untuk zonasi secara otomatis by system," terangnya.

Kondisi sekolah kekurangan murid juga terjadi pada sejumlah SD di Kulonprogo. Sekolah dengan pendaftar kurang dari 10 hampir ada di setiap kapanewon. Menyikapi persoalan ini Arif akan mengecek potensi lulusan TK di area sekolah yang kuota siswanya tidak terpenuhi.

"Kami akan cek, cermati, dari sisi potensi anak-anak lulusan TK di sana itu, apakah kecenderungan memang tidak banyak anak usia masuk SD. Jika itu terjadi kami kan bisa diperkirakan berarti tahun-tahun depan sekolah itu tentu kan hanya mendapatkan murid yang sedikit. Ini kan tidak bagus untuk pembelajaran karena anak-anak ini memerlukan semacam media untuk sosialisasi gotong royong dan seterusnya," tegasnya.

Arif juga mempertimbangkan potensi regrouping SD yang kekurangan murid. Namun skema ini perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. "Bisa saja [merger/regrouping], kalau di situ memang ternyata lebih baik untuk digabung tentu opsi itu bisa menjadi pertimbangan kami. "Tapi nanti akan kita lihat dari banyak sisi, termasuk ketersediaan guru dan seterusnya," ujarnya.

"Di samping memang kalau sekolahnya penuh pembiayaan akan jadi lebih ringan. Karena biaya operasional sekolahnya juga lebih banyak. Kalau muridnya sedikit, beban operasional itu tidak bisa dipenuhi dari dana BOS. Memang tidak ideal untuk sekolah sekolah kecil itu, idealnya sekolah itu ya 2/3 dari jumlah siswa dalam kelas," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori menyebut bila opsi merger atau regrouping pada SD dapat dipertimbangkan khususnya pada sekolah dengan jumlah rombongan belajar (rombel) kurang dari 10 orang. "Walaupun [sekolah] berdekatan, [merger] perlu didiskusikan antara guru masyarakat dan wali murid," ujarnya.

Dari sisi tentang keuangan, Muhtarom menjelaskan bila dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswanya. la siswa di suatu lah sedikit, maka BOS yang didapat juga akan berkurang dibanding dengan sekolah dengan jumlah murid yang lebih banyak.

Penggabungan sekolah juga dinilai Muhtarom dapat mengatasi persoalan kekurangan guru di sebuah sekolah. Dengan merger sekolah, jumlah guru yang ada di sekolah bisa bertambah.

"Sekarang ini banyak guru SD itu kan yang PNS sangat berkurang. Mudahan-mudahan dengan dimerger itu akan cukup, sehingga pengelolan SD itu akan lebih baik," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News