Sempat Melesat di Kualifikasi Moto3 Junior, Ramadhipa Raih 9 Poin
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
Ilustrasi warga sedang membersihkan sisa material talut yang ambrol di Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan merelokasi sebanyak 15 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir tahun ini. Mereka akan direlokasi ke tempat yang aman dan menempati lahan Sultan Grond (SG).
Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo mengatakan Pemkab Bantul saat ini masih berkomunikasi dengan Pemda DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk pemanfaatan lahan SG sebagai tempat relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor maupun banjir.
“Alokasi tahun ini sedang melakukan pendekatan atau matur kepada Ngarsa Dalem ada beberapa lahan Sultan Grond terutama di daerah Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri untuk mengalihkan masyarakat yang tinggal di rawan bencana,” kata Joko, seusai mengikuti Gladi Lapangan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Bantul di Pendopo Pemkab II Manding, Bantul, Selasa (28/6/2022).
BACA JUGA: Padat Karya, Program Favorit yang Berdampak Langsung pada Masyarakat
Selain berkomunikasi dengan Pemda DIY dan Sultan, Pemkab Bantul juga sedang melakukan pendekatan kepada warga tinggal di kawasan rawan bencana tersebut agar mau pindah ke tempat yang baru yang lahannya akan dipersiapkan oleh Pemkab Bantul, Pemda DIY, maupun Pemerintah Pusat.
Pendekatan penting dilakukan karena tidak mudah untuk merelokasi warga yang sudah tinggal bertahun-tahun. Joko memastikan kepada warga yang akan direlokasi bahwa tanah yang ditinggalkan masih boleh untuk digarap.
“Setelah tinggal di situ [di lokasi relokasi] tanah yang ditinggalkan masih boleh digarap tapi tak boleh ditinggali. Ini demi keselamatan warga. Kita terus lakukan pendekatan mitigasi becnaa,” ujar Joko.
BACA JUGA: Beli Migor dengan Pedulilindungi, Pedagang Sembako di Bantul Belum Disosialisasi
Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pascabencana BPBD Bantul, Suprihana menyatakan dari hasil pendataannya ada sekitar 15 KK di daerah rawan bencana yang akan rencananya akan dipindahkan ke lahan di Karangtengah. Mereka dipindah ke lokasi baru karena rawan longsor dan banjir, seperti dari kalurahan Wukirsari, Kalurahan Wonolelo dan kawasan perbukitan.
Soal waktunya, Suprihana mengaku belum bisa memastikan karena sampai saat belum ada kajian mendalam terkait dengan program tersebut.
Menurut dia, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rawan di lokasi bencana termasuk relokasi, pelaksnaan fisiknya akan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul.
Pihaknya mengaku saat ini BPBD Bantul tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan fisik baik rehabilitasi, rekontruksi, termasuk relokasi.
“Kami hanya mengajukan anggarannya. Sementara pengerjaan fisiknya dikerjakan oleh Dinas PU,” kata Suprihana.
Adapun total anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi termasuk korban Badai Cempaka beberapa tahun lalu yang diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp1,95 miliar untuk tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
Wacana pembatasan BBM subsidi menyasar desil 9-10. Simak cara cek desil DTSEN melalui situs Cek Bansos Kemensos dengan NIK.
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.