Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi warga sedang membersihkan sisa material talut yang ambrol di Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan merelokasi sebanyak 15 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir tahun ini. Mereka akan direlokasi ke tempat yang aman dan menempati lahan Sultan Grond (SG).
Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo mengatakan Pemkab Bantul saat ini masih berkomunikasi dengan Pemda DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk pemanfaatan lahan SG sebagai tempat relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor maupun banjir.
“Alokasi tahun ini sedang melakukan pendekatan atau matur kepada Ngarsa Dalem ada beberapa lahan Sultan Grond terutama di daerah Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri untuk mengalihkan masyarakat yang tinggal di rawan bencana,” kata Joko, seusai mengikuti Gladi Lapangan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Bantul di Pendopo Pemkab II Manding, Bantul, Selasa (28/6/2022).
BACA JUGA: Padat Karya, Program Favorit yang Berdampak Langsung pada Masyarakat
Selain berkomunikasi dengan Pemda DIY dan Sultan, Pemkab Bantul juga sedang melakukan pendekatan kepada warga tinggal di kawasan rawan bencana tersebut agar mau pindah ke tempat yang baru yang lahannya akan dipersiapkan oleh Pemkab Bantul, Pemda DIY, maupun Pemerintah Pusat.
Pendekatan penting dilakukan karena tidak mudah untuk merelokasi warga yang sudah tinggal bertahun-tahun. Joko memastikan kepada warga yang akan direlokasi bahwa tanah yang ditinggalkan masih boleh untuk digarap.
“Setelah tinggal di situ [di lokasi relokasi] tanah yang ditinggalkan masih boleh digarap tapi tak boleh ditinggali. Ini demi keselamatan warga. Kita terus lakukan pendekatan mitigasi becnaa,” ujar Joko.
BACA JUGA: Beli Migor dengan Pedulilindungi, Pedagang Sembako di Bantul Belum Disosialisasi
Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pascabencana BPBD Bantul, Suprihana menyatakan dari hasil pendataannya ada sekitar 15 KK di daerah rawan bencana yang akan rencananya akan dipindahkan ke lahan di Karangtengah. Mereka dipindah ke lokasi baru karena rawan longsor dan banjir, seperti dari kalurahan Wukirsari, Kalurahan Wonolelo dan kawasan perbukitan.
Soal waktunya, Suprihana mengaku belum bisa memastikan karena sampai saat belum ada kajian mendalam terkait dengan program tersebut.
Menurut dia, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rawan di lokasi bencana termasuk relokasi, pelaksnaan fisiknya akan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul.
Pihaknya mengaku saat ini BPBD Bantul tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan fisik baik rehabilitasi, rekontruksi, termasuk relokasi.
“Kami hanya mengajukan anggarannya. Sementara pengerjaan fisiknya dikerjakan oleh Dinas PU,” kata Suprihana.
Adapun total anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi termasuk korban Badai Cempaka beberapa tahun lalu yang diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp1,95 miliar untuk tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan kepada Rumah Makan Pagi Sore melalui layanan transaksi digital, pengelolaan keuangan,
Sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru dievakuasi akibat kebakaran hutan. TNBTS memastikan seluruh pendaki dalam kondisi aman.
BNPB mencatat 105 orang meninggal, 1.678 luka-luka, 179.037 mengungsi, dan 81.436 rumah terdampak akibat gempa Flores.
Rusia dan RI masih berdiskusi soal bandar antariksa Biak. Dubes Rusia menegaskan belum ada perjanjian dan membantah isu pangkalan militer.
Kejari Kulonprogo menggandeng BPKP DIY mempercepat penghitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi BUMD PT SAK.