Advertisement

Cegah Penyimpangan Proyek Pemerintah, Masyarakat Sipil Perlu Dikasih Peran

Sunartono
Selasa, 05 Juli 2022 - 19:17 WIB
Arief Junianto
Cegah Penyimpangan Proyek Pemerintah, Masyarakat Sipil Perlu Dikasih Peran Suasana diskusi terkait dengan kebijakan publik di DIY pada Selasa (5/7/2022). - Harian Jogja/Sunartono

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA--Kelompok masyarakat sipil perlu diperkuat konsolidasinya karena dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi sejumlah proyek pemerintah agar tidak diselewengkan. Sejumlah bentuk penyimpangan proyek terbukti nyata terjadi di DIY dengan adanya operasi tangkap tangan dilakukan KPK.

Hal itu dibahas dalam diskusi terkait dengan kebijakan publik di kawasan Jetis, Kota Jogja, Selasa (5/7/2022). Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga, Beny Susanto menyatakan dalam berbagai riset sudah banyak membuktikan dalam penyimpangan korupsi sekitar 60%-70% terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

Advertisement

BACA JUGA: Viral karena Pencetak Gol Terbanyak di AFF U-19, Hokky Caraka Ternyata Remaja Gunungkidul

Pos ini menurutnya sangat rawan untuk diselewengkan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu. Masyarakat memiliki peran penting melakukan pengawasan.

"Sisi lain ada fakta bahwa kekuatan masyarakat sipil saat ini justru melemah konsolidasinya. Media sebagai pilar demokrasi sudah banyak menyampaikan, ORI misalnya sudah banyak memberikan rekomendasi sehingga lembaga terkait tidak menuntaskan, tetapi seringkali tidak ditindaklanjuti. Maka masyarakat sipil ini harus meningkatkan kekuatan konsolidasinya," kata Wakil Katib Syuriah PWNU DIY ini dalam diskusi tersebut, Selasa.

Anggota Fraksi PDIP Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto menyatakan kesepakatannya terkait dengan pengawasan proyek pemerintah harus melibatkan banyak pihak terutama masyarakat. Dia menilai semua legislatif di DIY tentu sudah menjalankan perannya menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu dari sisi regulasi semua sudah berujung pada upaya kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan di Kota Jogja, untuk pembangunan apartemen sekitar 20% dari total lahan yang digunakan harus memberikan ruang manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tetapi ini kadang tidak konsisten dilaksanakan, seperti hanya cukup membuat surat kesepakatan saja bahwa ketika akan membangun siap memberikan ruang bagi MBR, tetapi dalam praktiknya tidak terealisasi. Kami sepakat hal-hal seperti ini harus diawasi bersama masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA: Ini yang Sultan Sesalkan dari Kasus OTT KPK terhadap Haryadi Suyuti

Salah satu pelaku usaha, Andry Lesmono dalam diskusi tersebut menyatakan sepakat terkait memaksimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain lembaga pemerintah terkait menurutnya harus konsisten dengan fungsinya untuk mencegah terjadinya penyelewengan pada proyek.

Apalagi saat ini sudah ada lembaga nonpemerintah seperti ORI, KPK dan lainnya yang memiliki peran penting merespons indikasi penyelewengan.

"Tetapi kadang beberapa lembaga pemerintah misalnya sudah mendapatkan rekomendasi dari ORI justru mengabaikan. Kami berharap pembangunan ini berjalan sesuai ketentuan dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Bakal Demo Besar pada 6 Februari

News
| Minggu, 29 Januari 2023, 11:27 WIB

Advertisement

alt

Tanggal Tua tapi Pengin Piknik? Bisa kok

Wisata
| Minggu, 29 Januari 2023, 07:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement