Advertisement
Tak Ada Bansos, Alokasi 2% APBD Kulonprogo Diarahkan untuk Dua Sektor Ini
Ilustrasi padat karya. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO — Pemkab Kulonprogo siap menggelontorkan 2% dari APBD ke arah penciptaan lapangan pekerjaan dan subsidi transportasi. Sementara lini bantuan sosial (bansos) tidak dipilih lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Kulonprogo.
Penjabat (Pj.) Sekda Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono menjelaskan, alokasi 2% APBD Kulonprogo tidak diarahkan ke dalam bentuk bansos. Alokasi anggaran berupaya pada penyediaan lapangan kerja dan subsidi transportasi.
Advertisement
"Kami ini arahnya, pertama, menciptakan lapangan kerja, kemudian yang kedua subsidi untuk transportasi. Untuk yang bansos kami tidak ada karena sudah ada dari [bansos] Pusat, yang kedua karena keterbatasan anggaran, kami itu dua persen hanya Rp3,561 miliar," kata dia, Senin (12/9/2022).
Penciptaan lapangan kerja akan diarahkan dalam wujud program Padat Karya di Disnakertrans Kulonprogo. Rencananya ada 25 titik padat karya berfokus pada pembangunan infrastuktur perdesaan.
Setiap titiknya akan mendapatkan anggaran Rp100 juta sehingga total alokasi anggaran Rp2,5 miliar. Pekerja yang merupakan warga di titik program Padat Karya akan memperoleh upah dari proyek yang dikerjakan, sementara warga lain akan ikut menikmati infrastuktur yang dibangun.
BACA JUGA: Musim Paceklik Ikan dan BBM Naik, Nelayan Glagah Absen Melaut
Selain itu, lapangan kerja juga akan diciptakan dari proyek rehabilitasi saluran irigasi. Total alokasi anggaran di lini mencapai lebih dari Rp896 juta di DPUPKP Kulonprogo. "Subsidi transportasi untuk plat kuning itu Rp74 juta usulan dari Dishub," kata dia.
Dari alokasi anggaran di sejumlah lini di atas, Bambang menyebut alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka subsidi ini telah mencapai 105% dari 2% yang diwajibkan. "Kalau dilihat dari persentasenya kami sudah melebihi, 105 persen lihat dari nilainya," ujar dia.
"Harapannya paling tidak bantuan ini ataupun subsidi ini bisa mengurangi beban pengeluaran yang harus di keluarkan oleh keluarga. Juga ada peningkatan daya beli, bisa memenuhi kebutuhan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pencurian Ternak di Kulonprogo Marak, 5 Kambing Hilang dalam Semalam
Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
Bupati, Wakil Bupati hingga Lurah Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada 2024 di Kantor PDIP Bantul
Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
Advertisement
Petahana Berpeluang Maju Bareng di Pilkada Gunungkidul, Bupati Sunaryanta: Semua Tergantung Partai
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Apdesi Ingatkan Agar Lurah Tetap Netral dalam Pilkada 2024
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Kabupaten Sleman Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Mempercepat Penanganan, Pemkab Kulonprogo Bikin Rembug Stunting
Program Transmigrasi, DIY Dapat Kuota 16 Kepala Keluarga
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 25 April 2024, Giliran Sleman, Kota Jogja dan Kulonprogo
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM WISATA: Dispar DIY Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Event
Advertisement
Advertisement
