Banyak Usulan, Disnakertrans Kulonprogo Mulai Survei Prioritas Padat Karya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Disnakertrans Kulonprogo mulai menyurvei sejumlah titik padat karya baru di Kulonprogo. Program padat karya alokasi dua persen APBD dalam rangka perlindungan sosial ini menyasar warga terdampak, khususnya para pengangguran, setengah menganggur, dan sejumlah warga miskin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo, Nur Wahyudi, menerangkan program padat karya bagian dari alokasi dua persen APBD dalam rangka perlindungan sosial saat ini tengah dalam proses pengusulan dan pengecekan lokasi calon proyek. Sejumlah titik telah mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan ini. 

"Padat Karya di 25 lokasi, per lokasi itu Rp100 juta. Jadi, pembagian secara garis besar minimal 50 persen itu untuk upah dan pendukung, maksimal 50 persen untuk material. Jadi memang penekanannya lebih ke upah dan terjaga kerja," terangnya pada Selasa (13/9/2022).

Lokasi program padat karya perlindungan sosial ini akan tersebar di 12 Kapanewon. Titiknya diusulkan berdasarkan proposal yang masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan. 

BACA JUGA: Tak Ada Bansos, Alokasi 2% APBD Kulonprogo Diarahkan untuk Dua Sektor Ini

"Proposal sudah dikumpulkan, sekarang tahapannya survei ke lokasi untuk memastikan bahwa lokasi itu ada. Yang mengajukan banyak, tapi kan kami membuat skala prioritas dan pokok pokok pikiran anggota dewan," tegasnya. 

Syarat pekerja yang terlibat dalam program ini ialah mereka warga menganggur, setengah menganggur dan miskin. Selain itu, Disnakertrans Kulonprogo juga meminta warga yang masuk dalam DTKS untuk dapat diberdayakan meski belum bisa mencakup semua warga dalam DTKS. Para pekerja di titik padat karya yang memunuhi syarat nantinya akan diperkenalkan minimal 12 hari kerja.

"Jadi nanti pekerja itu mendapatkan upah 12 hari kerja," tandasnya.  "Kurang lebih ada 30 orang yang dipekerjakan di tiap titik. Itu kami serahkan ke LPM Kalurahan karena dananya nanti ditarget ke LPMKal, nanti yang menyusun proposal dan sekarang ini ada proposal yang sudah masuk dengan tim panitianya," jelasnya.

Sejauh ini, dari sejumlah usulan proposal yang masuk, rata-rata mengajukan proyek corblock, drainase dan talut. Ketiga bentuk proyek pembangunan infrastruktur tersebut dinilai mudah dikerjakan oleh masyarakat. "Seperti di-corblock itu, warga masyarakat sudah terbiasa, terus drainase, talut sudah terbiasa. Artinya secara teknis itu mudah dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat," tandasnya. 

Pelaksanaan proyek ini diharapkan dapat mulai berjalan akhir Oktober. Namun waktu pelaksaan tersebut menurut Nur bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung perbaikan proposal dari para pengusul terpilih.

"Setelah APBD ditok, nanti akan sosialisi ke LPMKal, kami undang terus kita mohon untuk memperbaiki proposal menyesuaikan dana yang ada," tuturnya.

BACA JUGA: Musim Paceklik Ikan dan BBM Naik, Nelayan Glagah Absen Melaut

Dengan tambahan total 25 titik padat karya dari alokasi anggaran dua persen APBD perlindungan sosial ini, total setidaknya ada 103 lokasi padat karya tahun ini. Jumlah tersebut temasuk program padat karya hibah ke LPMKal 24 titik, program padat karya BKK 25 titik dan program padat karya Danais lewat APBKal 29 titik.

"Harapannya paling tidak mereka yang terdampak, warga yang menganggur, setengah menganggur, warga miskin itu mendapat kompensasi upah sehingga mempunyai daya beli yang meningkat. Selain itu ada infrastruktur yang dihasilkan, sehingga untuk saran prasana kegiatan ekonomi warga masyarakatnya bisa terpenuhi," ungkapnya. 

Sebelumnya Penjabat (Pj.) Sekda Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono menjelaskan bila alokasi dua persen APBD Kulonprogo untuk perlindungan sosial di Kulonprogo tidak mengarah dalam bentuk bantuan sosial. Alokasi anggaran digelontorkan pada penyediaan lapangan kerja dan subsidi transportasi. 

"Kami ini arahnya yang satu ke menciptakan lapangan kerja, kemudian yang kedua subsidi untuk transportasi. Untuk yang bansos kita tidak ada karena sudah ada dari [bansos] pusat, yang kedua karena keterbatasan anggaran, kami itu dua persen hanya Rp3,561 miliar," jelasnya.