PKL di Teras Malioboro 2 Bakal Dipindah Lagi, Begini Respons Pedagang

Harianjogja.com, JOGJA - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro khususnya yang berada di Teras Malioboro (TM) 2 mengaku belum mendapat sosialisasi resmi dari pemerintah perihal pemindahan lapak ke lokasi baru yang berdekatan dengan Teras Malioboro 1. Relokasi ini seiring rencana Pemda DIY yang ingin membangun Jogja Planning Gallery (JPG) yang nantinya akan dipusatkan di area gedung DPRD DIY sampai ke TM 2. 

Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto mengatakan, pedagang memang mengetahui bahwa TM 2 yang saat ini digunakan sebagai tempat berjualan hanya dipakai sebagai lokasi sementara. Hanya saja rencana relokasi ke tempat baru atau TM 1 belum diberikan dan pedagang mengaku hanya mendengar dari pemberitaan di sejumlah media. 

"Sosialisasi resmi belum ada, kita hanya mendengar dari media saja soal relokasi ke tempat baru," kata Rudi, Selasa (20/9/2022). 

Menurutnya, PKL belum bisa menentukan sikap mengenai rencana pemindahan itu. Pasalnya, pedagang belum mengetahui persis letak lapak baru yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi berjualan. Selain itu, luas dan penempatan juga belum ada informasi detail. Sehingga pihaknya masih fokus pada upaya pembenahan di sekitar TM2. 

"Belum sampai ke sana, karena kita juga belum tahu persis dimana lokasi dan luasnya berapa. Kita masih fokus untuk pemulihan ekonomi pedagang yang saat ini masih belum merata di TM 2," ujarnya. 

Rudi menjelaskan, kondisi pendapatan PKL saat ini juga masih belum sepenuhnya normal setelah lebih dari enam bulan direlokasi dari tempat lama. Beberapa pedagang ada yang untung lantaran mendapat lokasi yang representatif dan gampang dijangkau pengunjung, sementara yang lainnya disebut Rudi merugi karena kedapatan lapak yang kurang mudah dijangkau. 

"Karena kan sifatnya undian kemarin itu. Jadi misalnya ada pedagang yang di tempat lama lokasinya mungkin kurang bagus sekarang di TM 2 jadi dapat lapak yang mudah dijangkau, begitu juga sebaliknya. Makanya kami fokus ke arah sana dulu dan belum pikir soal yang lain-lain," jelas dia. 

BACA JUGA: Konflik Penolakan LDII di Sleman Belum Ada Titik Temu

Sementara, baru-baru ini sejumlah PKL di kawasan TM 2 juga dilakukan validasi oleh pemerintah dan juga rencana pemberlakuan kontrak. Rudi berpendapat bahwa, langkah ini dilakukan untuk membuat zonasi jenis jualan pedagang agar lebih mudah dijangkau dan persaingan menjadi lebih sehat. Sebab, selama ini lokasi lapak masih campur aduk dan membuat pendapatan antar pedagang disebutnya tidak merata. 

"Menurut saya upaya validasi dan kontrak ini arahnya nanti ke pembuatan zonasi jenis pedagang. Ya kami harapkan dengan begitu pendapatan PKL jadi lebih merata," kata dia. 

Dia mencontohkan seperti yang sekarang terjadi di TM 1 di mana PKL tidak lagi menempati lapak sesuai dengan peta zonasi jualan. Kondisi ini tentu merugikan sebagian pedagang yang kebagian lapak di lantai atas jika di lantai dasar telah menawarkan sejumlah barang dagangan secara lengkap. Otomatis pengunjung yang datang kecil kemungkinan berkunjung ke lantai atas. 

"Ini kan psikologi konsumen. Makanya di TM 2 kami harapkan juga demikian meskipun dari struktur bangunan tidak bertingkat, tapi kan ada area yang gampang dijangkau dan ada yang tidak. Sehingga memang perlu pembagian agar lebih nyaman bagi semua pedagang," ujar Rudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News